Mahfud MD: Mungkin Akan Ada Proses Politik Pembentukan Kabinet, Silakan Saja Dibicarakan Baik-baik
Setelah tidak ada tahapan hukum lagi, KPU memang berkewajiban menetapkan pasangan calon terpilih.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, MALANG - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD berharap tidak ada lagi gejolak pasca-penetapan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
Mahfud berharap, pemerintahan bisa berjalan dengan semestinya meskipun masih ada tahapan politik berikutnya yakni pembentukan kabinet.
"Sesudah ini saya kira pemerintah harus berjalan seperti biasa. Mungkin akan ada proses-proses politik dalam rangka pembentukan kabinet, itu silakan saja dibicarakan baik-baik. Negara ini pokoknya harus jalan," katanya usai menjadi pembicara saat halalbihalal KAHMI Rayon Brawijaya di Kota Malang, Minggu (30/6/2019).
Mahfud mengatakan, penetapan pasangan calon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya berkaitan dengan prosedur tahapan pemilu.
Baca: Jawaban Yusril Ditanya Peluangnya Jadi Menteri Jokowi
Setelah tidak ada tahapan hukum lagi, KPU memang berkewajiban menetapkan pasangan calon terpilih.
Setelah itu, presiden dan wakil presiden terpilih akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.
"Kemudian nanti pelantikannya, pengucapan sumpahnya di gedung MPR, di depan MPR pada tanggal 20 Oktober. Jadi penetapan dulu oleh KPU sebagai lembaga yang berwenang menentapkan siapa yang menang siapa yang kalah," jelasnya.
KPU menetapkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2019, Minggu (30/6/2019).
Penetapan itu dilakukan setelah MK menolak seluruh gugatan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Tanggapan Yusril
Terpisah, Ketua Umum Partai Bulan Bintang ( PBB) Yusril Ihza Mahendra hadir dalam rapat pleno terbuka penetapan Joko Widodo ( Jokowi)-Ma'ruf Amin sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Pemilu 2019.
Saat disinggung kemungkinannya ditunjuk sebagai salah satu menteri di kabinet Jokowi, hingga saat ini Yusril mengaku belum mendapat tawaran.
"Enggak, enggak ada (tawaran). Belum ada pembicaraan apa-apa jadi saya tetap sebagai advokat," kata Yusril di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019).
Yusril mengaku, dirinya senang dengan pekerjaannya sebagai advokat.
Namun demikian, Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf ini akan mempertimbangkan jika memang mendapat tawaran sebagai menteri.
"Kita pertimbangkan lah nanti baik manfaatnya mudaratnya bagi saya dan bagi kita semua," ujarnya.
Sekalipun masuk ke pemerintahan, Yusril ingin tetap fokus di bidang hukum.
Sejumlah masalah di bidang hukum dan konstiusi, juga HAM, menjadi fokus Yusril selama ini.
"Tapi kalau sekiranya harus masuk ke pemerintahan tentu kalau saya merasa betul ada hal hal masalah masalah konstitusi, masalah hukum, masalah HAM yang memang harus diselesaikan di negara ini," ujar Yusril.
"Saya kira kalau saya terlibat dirasakan perlu mungkin saya fokusnya akan menangani persoalan-persoalan seperti ini," sambungnya.
Yusril pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-Undangan di era Presiden Abdurrahman Wahid.
Setelahnya, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Yusril menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM.
Artikel di atas telah tayang di Kompas.com dengan judul "Disinggung Kemungkinannya Jadi Menteri, Yusril: Kita Pertimbangkan Nanti"
Reaksi Tjahjo Kumolo
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ikut menghadiri penetapan Joko Widodo sebagai presiden terpilih periode tahun 2019-2024, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019) sore.
Saat ditanya awak media terkait kemungkinan dirinya terpilih kembali menjadi menteri Jokowi pada periode pemerintahan kedua, Tjahjo hanya senyum-senyum saja.
Dirinya enggan menanggapi pertanyaan tersebut.
Tjahjo hanya memberikan tanggapan ketika ditanya soal tahapan pemungkas Pilpres 2019 hari ini.
Menurut Tjahjo, KPU sudah sukses menjalankan pelaksanaan Pemilu serentak 2019 sesuai tahapan yang tertuang dalam Undang-Undang dan Peraturan KPU (PKPU).
"Saya kira secara konstitusional pelaksanaan Pileg dan Pilpres ini sudah berjalan sesuai dengan undang-undang, sesuai tahapan sesuai PKPU yang dipersipakan dengan detail oleh KPU," kata Tjahjo Kumolo di lokasi, Minggu (30/6/2019).
Sebagai pihak pemerintah, ia mengapresiasi kinerja KPU yang selama ini menjadi mitra setia Kemendagri untuk pendataan penduduk terkait dengan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) berjalan baik.
Ditambah, koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, membuat pelaksanaan Pemilu berjalan aman dan maksimal.
Dimana hal ini ditunjukan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang alami peningkatan.
"Karena kuncinya adalah stabilitas yang diamankan oleh kepolisian, TNI, BIN, Gakkumdu bersama Bawaslu, Kejaksaan dan partisipasi politik cukup tinggi," ungkap Tjahjo.
Ajakan Jokowi
Calon presiden terpilih Jokowi Widodo mengajak rivalnya dalam Pilpres 2019 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hal itu ia sampaikan dalam sambutan, usai dirinya dan Maruf Amin itetapkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih oleh KPU RI.
"Saya mengajak Pak Prabowo Subianto dan Pak sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun negara ini," kata Jokowi disambut tepuk tangan hadirin di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019).
Jokowi sadar, Indonesia sevbagai negara besar tidak bisa hanya dibangun lewat satu-dua orang atau sekelompok tertentu saja.
Jokowi yakin, dua sosok tersebut adalah patriot yang menginginkan negara Indonesia makin kuat dan maju, serta adil dan makmur.
"Beliau berdua adalah patriot yang menginginkan negara kita makin kuat, makin maju dan adil dan makmur," sambungnya.
Dirinya dalam kesempatan itu juga mengajak segenap rakyat Indonesia melupakan perbedaan-perbedaan pilihan politik semasa kampanye kemarin.
Katanya, jangan ada lagi perbedaan di tengah masyarakat. Bangsa Indonesia harus bersatu kembali, berdiri kokoh di atas dasar negara pancasila.
"Saya mengajak seluruh rakyat indonesia untuk melupakan perbedaan pilihan politik yang sempat membelah pihak 02 dan 01. Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, berdiri Pancasila yang mempersatukan kita semuanya," ungkap dia.
Lebih lanjut, Jokowi-Ma'ruf mengucapkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan rakyat Indonesia yang sudah memberikan tugas melanjutkan sejarah mengemban amanat rakyat kepada mereka.
Mereka berdua akan memeprioritaskan diri untuk mencapai cita-cita pendiri bangsa.
Serta berjuang sekuat tenaga melanjutkan pondasi periode pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Kami berdua akan berjuang sekuat tenaga, bekerja sekuat tenaga, untuk melanjutkan pondasi yang kami bangun bersama pak Jusuf Kalla pada periode pertama pemerintahan," ujarnya.
