TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menginginkan partainya tersebut mengambil peran oposisi untuk menjalankan fungsi check and balances dalam sistem pemerintahan.

Dirinya tak mempermasalahkan jumlah partai yang nantinya mengambil peran di luar pemerintahan.

Sebab, ia menilai oposisi terbaik yakni menggalang kekuatan bersama rakyat.

"Oposisi terbaik itu sebetulnya bukan dengan partai politik tapi dengan rakyat, siapapun yang membela kepentingan rakyat sekecil apapun dia jadi besar, sedikit apapun dia jadi banyak," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Lantas ia pun mengibaratkannya dengan istilah 'cicak vs buaya' yang pernah populer.

Kala itu, perseturuan antara cicak yang ditujukan kepada KPK melawan buaya yang ditujukan kepada Polri.

"Ingat kisah cicak vs buaya, mana ada cicak menang tapi ketika cicak didukung oleh rakyat cicaknya yang menang, kami tetap yakin," jelasnya.

Baca: Lemhanas: Ketahanan Nasional Perlu Diciptakan Dengan Memajukan Kebudayaan

Ia mengatakan langkah menjadi pengontrol pemerintah dapat dilaksanakan di parlemen.

Lebih baik lagi, kata Mardani, pihak oposisi membuat road map untuk dibandingkan dengan hasil kerja pemerintah.

"Paling baik tentu ketika pilkada kita bersama, di parlemen lebih utama lagi, lebih baik lagi untuk kedewasaan oposisi sudah membuat road map kalau pak Jokowi bisanya cuma lima persen (pertumbuhan ekonomi) mana proposal oposisi yang tujuh persen," katanya.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan sengketa Pilpres Tim Prabowo-Sandi, partai koalisi yang tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) belum menentukan sikap apakah menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintah.

Apalagi, koalisi yang bernama Indonesia Adil dan Makmur itu telah selesai.

Namun, PKS menjadi partai yang nampaknya akan mengambil jalan sebagai oposisi konsekuensi dari kekalahan Prabowo-Sandi.

Pengamat politik Tony Rosyid pun mengatakan sebaiknya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil jalan untuk menjadi oposisi.

Ia mengatakan terlalu beresiko apabila PKS mengambil langlah untuk bergabung dengan pemerintah.

Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk 'Setelah Putusan Mahkamah', di Gado-Gado Boplo Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

"Kalau PKS nampaknya sesuai, terlalu amat beresiko kalau memilih untuk berkoalisi bahkan analisis saya lebih baik PKS harus sendirian ketika harus sendirian ketika menjadi oposisi," katanya.

Tony melihat, PKS berpotensi menjadi partai besar jika berhasil memainkan peran oposisi dengan baik.

Ia memberi contoh yakni saat PDI Perjuangan menjadi oposisi selama 10 tahun di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2004-2014.

Hingga akhirnya, PDI Perjuangan berhasil memenangkan Pemilu berturut-turut pada 2014 dan 2019.

"Investasi ini penting lima tahun. Coba kita bayangkan PDIP 10 tahun investasi (menjadi oposisi), godaan apapun dia tolak, istiqomah, pemerintahan SBY dia bekerja keras tidak ada dalam pemerintahan, bekerja ke bawah dan hasilnya sekarang top leader," pungkasnya.