Sementara itu di tempat terpisah, polisi menangkap pemilik akun Instagram @rif_opposite di Pontianak.

Akun itu diduga kerap menyebarkan berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian yang sarat unsur SARA di media sosial.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pemilik akun @rif_opposite adalah tersangka MAM (45).

Ia dibekuk Selasa 25 Juni 2019 di Komplek Borobudur, Jalan Tabrani Ahmad, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

"Tersangka sangat aktif melakukan unggahan gambar dan video hasil kreasi dan modifikasi sendiri di akun instagram miliknya," tutur Dedi di Mabes Polri, Jln Trunojoyo, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Hingga saat ini, akun Instagram @rif_opposite memiliki 1.896 pengikut dan telah mengunggah 2.542 postingan berbagai konten provokatif.

Konten tersebut di antaranya menyinggung para tokoh, mantan presiden, sosok agamawan, institusi Polri, KPU, dan lembaga survei penghitungan cepat (quick count).

"Kepada penyidik, tersangka mengaku termotivasi memposting konten konten berupa gambar dan video karena tidak suka pada pemerintahan saat ini.

Juga agar semua masyarakat umum mengetahui tentang informasi yang ia sebarkan," ungkap Dedi.

Konten yang diunggah antara lain hoaks sistem hitung (situng) KPU dikendalikan Intruder, kecurangan dalam bentuk membuang C1 milik paslon 02 (Prabowo-Sandi).

Juga Brimob menyamar jadi FPI untuk pancing kerusuhan, empat anak dibunuh Brimob, 700 petugas KPPS meninggal tidak wajar, dan STNK palsu bela anak Cina.

Kemudian konten bernada penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Di antaranya jenderal hijau vs jendral merah anti Islam, kiai jahanam merusak NU, ingkar janji dan ingkar fatwa, paslon 01 (Jokowi-Ma'ruf Amin) disandingkan dengan monyet.

Sedang konten SARA antara lain, ada orang kafir Cina berani larang syariat Islam poligami, kepolisian biadab terhadap rakyat, TNI mengamankan rakyat dari amukan anjing anjing keparat.

Atas perbuatannya, tersangka dikenai pasal 14 ayat (1) dan (2) dan pasal 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan pasal 207 KUHP. (*)