TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana rekonsiliasi antara Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto terus digelorakan.

Muncul juga perbedaan persepsi terkait tujuan rekonsiliasi tersebut.

Baca: Pasal Penodaan Agama dalam Kasus Wanita Bawa Anjing Masuk Masjid Dinilai Bermasalah

Ada yang beranggapan rekonsiliasi hanya demi bagi-bagi kursi saja.

Menurut, Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, rekonsiliasi politik tak melulu soal bagi-bagi kursi menteri.

Lebih luas, rekonsiliasi dapat dimaknai oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Maruf Amin, untuk mengadopsi ide-ide Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam pemerintahan mendatang.

"Jadi menurut saya semangat rekonsiliasi kalau bisa jangan bagi-bagi kursi saja. Kan bisa dengan cara mengadopsi ide-ide dari Prabowo-Sandiaga," kata Hendri Satrio saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/7/2019).

Menurut Hendri Satrio, tak ada salahnya jika Jokowi-Maruf mengadopsi beberapa rencana dan program yang diusung Prabowo-Sandiaga selama masa kampanye.

Jokowi-Maruf dapat memilah-milah mana program Prabowo-Sandiaga yang dinilai baik dan sejalan dengan pemerintahan ke depan.

"Itulah rekonsiliasi yang lebih baik. Terlalu kuno kalau rekonsiliasi itu diterjemahkan bagi-bagi kursi," katanya.

Banyak pihak mengharapkan terjadinya rekonsiliasi antara Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga.

Apalagi, seluruh tahapan Pilpres telah berakhir dengan ditetapkannya Jokowi-Maruf sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca: Jaksa Tolak Pembelaan Terdakwa Kasus Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi, Ini Alasannya

Saat ditanya kapan bertemu dengan Prabowo, Jokowi menjawab hal itu sebaiknya ditanyakan langsung kepada Prabowo.

"Tanyakan ke Pak Prabowo, kapan ketemu Pak Jokowi," katanya usai penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2019).

Elite diminta kurangi bicara bagi-bagi kekuasaan

Rekonsiliasi antarkubu pendukung Jokowi-Maruf maupun Prabowo-Sandiaga diharapkan segera terwujud. 

Namun, rekonsiliasi tersebut dinilai jangan sampai hanya diartikan sempit, yakni sebatas bagi-bagi kekuasasan.

Baca: Pesawat Pencari Heli TNI yang Hilang Kontak Gagal Masuk Pegunungan Bintang Akibat Cuaca Buruk

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berharap para elite politik saat ini mengurangi pembicaraan soal pembagian kekuasaan, dan fokus pada penanaman nilai-nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat.

"Di sinilah konsistensi para elite kita untuk, menurut saya, yang bicara soal kursi-kursi (kekuasaan) itu dikurangilah. Tapi bicara soal value itu lebih penting," ujar Titi dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

Menurut Titi, saat ini, unsur emosi menjadi elemen yang mendominasi penyebab terbelahnya masyarakat saat ini.

Dengan demikian, ia menilai, rekonsiliasi sosial lebih penting dilakukan daripada rekonsiliasi politik dalam arti sempit.

Pasalnya, keterbelahan di masyarakat akan terus terjadi jika hanya dilakukan sebatas rekonsiliasi politik yang dimaknai sebagai ajang berbagi kekuasaan.

"Jadi emosi itu menjadi elemen yang mendominasi saat ini. Rekonsiliasi politik terlalu sempit kalau cuma dimaknai bagi-bagi kursi karena ini hanya mengulang lagu lama. Ini tantangan besar," kata Titi.

Sebelumnya majelis hakim MK menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Sandiaga Uno.

Baca: Kesaksian Warga, Heli MI-17 TNI AD yang Hilang Kontak Sempat Masuk ke Kabut Tebal

Menurut Mahkamah, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, pasangan capres-cawapres Joko Widodo Maruf Amin akan ditetapkan sebagai persiden terpilih. Putusan dibacakan Anwar Usman, Ketua MK yang memimpin sidang di MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019) pukul 21.15 WIB.

Penulis : Fitria Chusna Farisa

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi-Maruf Dinilai Bisa Adopsi Program Prabowo-Sandiaga yang Baik