TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Syafruddin mengingatkan kepala daerah menerapkan kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan profesionalisme ASN.

Menurutnya, satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kompetensi ASN dari administratif ke profesional atau keahlian.

“Untuk memacu pertumbuhan dan daya saing dibutuhkan perluasan ketersediaan ASN tenaga profesional dan tenaga ahli pada poros pembangunan,” ujar Syafruddin dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-XIV dan Indonesia City Expo ke-16 tahun 2019, di Kota Semarang, Rabu (3/7/2019).

Selain itu, dalam melaksanakan manajemen ASN, pemerintah daerah harus menerapkan sistem zero growth dimana tidak menambah jumlah ASN melainkan hanya mengganti ASN yang memasuki masa pensiun.

Kemudian perencanaan formasi dilakukan secara bottom up yakni menyesuaikan anggaran suatu daerah dan memperhatikan rasio PNS dengan jumlah penduduk dan luas wilayah.

Di hadapan para kepala daerah, mantan Wakapolri ini juga mengingatkan agar budaya dan perilaku koruptif harus dikikis habis, dengan menindak tegas ASN yang terpidana korupsi.

Sejalan dengan hal tersebut hingga Mei 2019, Pemerintah sudah melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PDTH) terhadap 3.257 ASN terpidana Korupsi.

Disampaikan, bahwa pemerintah daerah harus mampu mentransformasi generasi smart ASN sehingga mahir memanfaatkan kekuatan teknologi.

Baca: Maruf Amin Pastikan Parpol Koalisi Dapat Jatah Menteri

Baca: Populasi Orangutan di Kalimantan Semakin Kritis Memasuki Tahun 2019

Baca: Dua Komisioner KPK Jilid IV Lanjut ke Jilid V

Pada era globalisasi, kecepatan menjadi keharusan.

Pelayanan cepat, tansparan, efektif, dan efisien menjadi tuntutan masyarakat, sehingga pemerintah harus bebenah.

Beberapa waktu lalu, Menteri Syafruddin mengikuti acara terkait open government seperti World Government Summit di Dubai, Open Government di Korea Selatan, UNPSA di Baku, dan kunjungan kerja ke Public Service Hall di Georgia.

Disana terlihat seluruh negara memacu pemerintahan yang berbasis elektronik.

“Percepatan pelaksanaan sistem e-government Indonesia didorong sehingga dapat tercipta integrasi, percepatan tata kelola, dan penghematan anggaran negara yang signifikan,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, kualitas ASN menjadi kunci utama berjalannya roda pemerintahan untuk memajuan bangsa.

Untuk itu, ASN harus memiliki daya saing tinggi, kreatif, inovatif, pekerja keras, ulet, dan adaptif dalam menghadapi cepatnya perubahan global.

Menteri Syafruddin mendorong para kepala daerah untuk meningkatkan kualitas ASN, agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin baik.