Berembus Kabar Puan Maharani Bakal Jadi Ketua DPR, PDIP: Pembahasan Formal Belum, Nonformal Ada
Wakil Sektetaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga mengaku secara formal belum ada pembahasan terkait posisi Ketua DPR RI.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Santer berhembus, kader PDI Perjuangan Puan Maharani akan diplot menjadi Ketua DPR RI.
Terlebih, Puan Maharani dalam Pileg 2019 berhasil mendapat suara terbanyak secara nasional.
Wakil Sektetaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga mengaku secara formal belum ada pembahasan terkait posisi Ketua DPR RI.
Namun, secara nonformal pembahasan sudah mulai didilakukan.
Baca: Wanita Rekam Aksi Pelecehan Seksual Seorang Pria di Kereta, Sebelumnya Juga Lakukan Hal Mencurigakan
Baca: Mengintip Gaya Traveling Pesepak Bola Cantik Alex Morgan
Baca: Jaksa Sebut Joko Diyono Sedang Sakit Ketika Hendak Hadapi Sidang Tuntutan
Terutama di kalangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Menurutnya, pengurus di DPP sudah memiliki nama yang benar-benar diperhitungkan mengisi pos Ketua DPR RI.
"Untuk Ketua DPR memang sampai saat ini kami belum membicarakannya secara formil. Tapi kalau secara nonformal dalam pembicaraan sesama DPP tentu kami benar-benar ada sosok yang memang sesuai dan tepat sekali untuk posisi tersebut," kata Eriko di DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Hanya saja, mereka belum bisa membocorkan nama tersebut kepada publik.
Sebelum memutuskan, para pimpinan di DPP akan lebih dulu membahasnya dalam rapat internal bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Tapi tentunya itu adalah putusan ketua umum yang nanti dilakukan dalam rapat DPP," kata Eriko.
Calon kuat
PolitIkus PDI Perjuangan, Puan Maharani diisukan akan menjadi Ketua DPR RI periode 2019-2024.
Hal itu sesuai UU MD3, PDI Perjuangan sebagai partai pemenang berhak menjadikan kadernya sebagai ketua DPR RI.
Baca: Prabowo akan Konsultasikan Rencana Pertemuan dengan Jokowi Bersama Koalisi dan Pendukung