Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan, jajarannya siap bekerja sama dengan Bulog untuk menjaga pasokan beras dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Kami menyiapkan karpet merah untuk Bulog. Meski saya sadar bahwa kebijakan ini akan menuai kritik masyarakat khususnya para pelaku pasar dan para penerima bantuan yang selama ini sudah menerima beras dengan kualitas baik,” kata Mensos saat membuka Rapat Koordinasi Program Penanganan Fakir Miskin Penyaluran Bantuan Sosial Pangan “6T” untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, di Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Meski demikian, kata Mensos, dirinya percaya bahwa ada komitmen ke depan bahwa Bulog akan menyalurkan beras berkualitas ke E-Warong, sehingga kepercayaan masyarakat kepada BPNT tetap terjaga. Kemudian juga perlunya penjangkauan Rumah Pangan Kita (RPK) khusunya di lokasi dimana E-Warong belum ada. RPK merupakan mitra Perum Bulog serta jaringan outlet penjualan pangan pokok.

Dalam kegiatan rakor di atas, hadir Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso beserta jajarannya. Kemudian juga para pejabat Eselon I, Eselon II, sejumlah pejabat struktural dan staf Kementerian Sosial.

Adapun peserta kegiatan Rakor ini terdiri dari berbagai pihak di antaranya dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, TNP2K, Bappenas, Himbara, serta para kepala dinas sosial provinsi se-Indonesia.

Selanjutnya Mensos menyatakan, pemerintah sedari dulu menyadari pentingnya upaya melindungi masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar pangan.

“Berbagai upaya perlindungan tersebut dapat terlihat dari lahirnya berbagai program antara lain raskin, rastra, hingga BPNT,” kata Mensos.

Transformasi satu program ke program lain, kata Mensos, ditujukan untuk membangun sistem perlindungan yang lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan.

“Di lain pihak, bantuan pangan khususnya beras, menjadi perhatian penting karena beras memberikan kontribusi terbesar terhadap Garis Kemiskinan, yaitu 19,54 di perkotaan dan 25,51 di pedesaan,” kata Mensos.

Di masa lalu, masyarakat juga dihadapkan pada berbagai masalah dalam program bansos pangan, terutama terkait kualitas beras. Mengutip survey World Bank (2012 & 2014), KPK (2014), kata Mensos, ditemukan berbagai masalah dalam pelaksanaan program, antara lain: ketidaktepatan sasaran, ketidaktepatan kuantitas beras yang diterima dan kualitas beras yang buruk.

Masyarakat sendiri selama ini merasakan kepuasan terhadap layanan BPNT. Mengutip survey MicroSave (Januri 2017), Mensos menekankan, menunjukkan adanya kepuasan masyarakat terhadap BPNT.

“Terhadap BPNT, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tingkat kepuasannya mencapai 96 persen. Dan tingkat kepuasan E-Warong sebesar 89 persen. Mereka menyatakan BPNT mudah serta nyaman” kata Mensos.

Hasil positif lain yang diformulasikan oleh MicroSave adalah, BPNT menyediakan bahan pangan berkualitas premium dan memberikan kemudahan akses terhadap e-warong; BPNT memberikan peluang usaha bagi pengusaha mikro, terutama perempuan (68 persen).

BPNT juga dinilai membantu meningkatkan inklusi keuangan di tengah masyarakat miskin. Sebanyak 87 persen KPM mengakui baru pertama kali memiliki rekening bank dengan adanya KKS.