“Semua pihak yang terkait dengan Pilpres 2019 agar menyerahkan kewenangan kepada Joko Widodo, terkait siapa-siapa yang akan mendampingi kerja presiden merupakan prerogatif Presiden terpilih,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum ISNU Ali Masykur Musa mengimbau seluruh pihak terkait di Pemilu 2019 untuk menyerahkan otoritas sepenuhnya kepada Joko Widodo dalam menyusun struktur kabinet di periode kedua.

Seluruh pihak harus menjadi bagian penting untuk memperkuat sistem presidensial sebagaimana hasil konsensus bersama pendiri bangsa.

Seruan itu disampaikan Ali Masykur setelah KPU menetapkan ulang Jokowi-KH Makruf Amien sebagai pemenang Pilpres 2019, dan kini isunya tentang aspirasi pemilihan para menteri.

Baca: Sosok 7 Tokoh Anak Muda yang Dikaitkan jadi Menteri di Kabinet Jokowi

Baca: Kabinet Jokowi-Ma’ruf, PBNU Siapkan 15-20 Nama

Untuk diketahui, pada 27 Juni lalu 9 hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hasil Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres, MK menolak seluruh permohonan dari Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno.

“Semua pihak yang terkait dengan Pilpres 2019 agar menyerahkan kewenangan kepada Joko Widodo, terkait siapa-siapa yang akan mendampingi kerja presiden merupakan prerogatif Presiden terpilih."

"Biarkan Pak Jokowi bekerja secara profesional dibantu Pak Kiai Makruf Amin sebagai wapres terpilih untuk memilih pembantunya di pemerintahan periode kedua,” tutur Ali Masykur dalam siaran pers kepada Tribunnews.com, Jumat (5/7/2019).

Ali menandaskan, Pak Jokowi pasti sudah mengetahui Parpol, Organisasi, Relawan, dan profesional mana yang akan di ajak bicara untuk pengisian jabatan Menteri.

Menurut Cak Ali- panggilan akrabnya- para elite politik dan tokoh masyarakat yang terlibat aktif di Pilpres 2019 kembali fokus bekerja mengagregasi kepentingan rakyat yang belum selesai, baik yang berasal dari pihak 01 maupun 02.

“Seluruh elite khususnya elite pendukung 01 mending fokus mengagregasi kepentingan rakyat yang belum tuntas, RUU yang menjadi tanggung jawab legislator di parlemen, para menteri dan kepala daerah, dan berbagai tugas negara lainnya,” tambah Mantan Ketua Umum PB PMII 1991-1994 ini.

Cak Ali juga menyerukan kepada seluruh elite agar terus mendorong terwujudnya rekonsiliasi total antar pendukung saat Pilpres kemarin.

Dalam pengamatannya, hingga saat ini masih muncul polarisasi di masyarakat yang harus segera diakhiri oleh para pendukung pilpres kemarin.

“Para elite saat ini diminta bukan hanya melakukan upaya rekonsiliasi di wilayah para fungsionaris masing-masing tim pemenangan tetapi perlu menciptakan rekonsiliasi basis pendukung di seluruh lapisan masyarakat."

"Semua elemen bangsa ini harus harus segera bangkit melakukan kerja-kerja total untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks,” tambah mantan Anggota BPK 2009-2014 itu.

Selain itu, Ali Masykur meminta kepada kedua pasang calon yang berkontestasi saat Pilpres kemarin agar segera melakukan pertemuan.

Setelah berkompetisi di Pilpres kemarin pertemuan antara Jokowi-Prabowo atau Kyai Makruf Amin-Sandiaga Uno akan sangat efektif menciptakan upaya rekonsiliasi di semua lapisan pendukungnya.

“Saya meyakini keempat kontestan Pilpres adalah negarawan sejati, mereka paham kapan harus berkompetisi total dan kapan harus segera rekonsiliasi."

"Apalagi hubungan baik antar Jokowi dan Prabowo sudah terjalin sangat lama,” tukas Cak Ali.