Elite PKB: Jumlah Parpol yang Berada di Koalisi Jokowi Sudah Cukup, Tapi Ada Kebutuhan Rekonsiliasi
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai suatu koalisi pemeritnahan itu gemuk atau tidak sangat tergantung perspektif.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai suatu koalisi pemeritnahan itu gemuk atau tidak sangat tergantung perspektif.
Menurut Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding, saat ini jumlah partai politik dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sudh cukup untuk menopang pemerintahan Jokowi-Maruf Amin pada periode 2019-2024.
"Sebenarnya dari yang ada koalisi ini sudah cukup untuk menopang pemerintahan Pak Jokowi-Maruf Amin. Sehingga bisa bekerja lebih produktif, efektif dan efisien," ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf Amin ini kepada Tribunnews.com, Senin (8/7/2019).
Baca: Kritisi Impor Migas Tinggi, Jokowi Tegur Rini dan Jonan
Baca: 10 Fakta Jelang Persija vs Persib Liga 1 2019, Bobotoh Dilarang Hadir hingga Debut Esteban Vizcarra
Baca: KPU: Sampai Saat Ini Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Disepakati 23 September 2020
Namun tegas anggota DPR RI ini, ada kebutuhan lain, yakni rekonsiliasi.
"Pascapemilu Presiden, ada kebutuhan rekonsiliasi, butuh persatuan yang lebih solid dan kokoh lagi. Terutama beberapa komponen partai," jelas Karding.
Karena itu akan menjadi satu bagian dari dinamika politik apakah akan masuk atau tidak PAN dan Demokrat.
"Tetapi kalau soal efektivitas Koalisi gemuk atau tidak itu, itu tergantung dari cara mengelola manajemennya bagaimana kedepan. Khususnya majamen koalisi di Parlemen," ucapnya.
"Tapi semua tergantung bagaiaman keputusan politik dari Pak Jokowi, apa menambah atau tidak," ucapnya.
Kabinet ramping
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyarankan agar Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) merampingkan kabinet untuk periode kedua pemerintahannya.
“Indonesia harus menuju negara Good Governance. Saya berharap periode ke-2 Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet baru berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri,” ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada Tribunnews.com, Kamis (4/7/2019).
Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu itu beralasan dengan rampingnya kabinet akan memperkuat koordinasi dan sinergi satu dengan lainnya.
Baca: Alexander Marwata Daftar Calon Pimpinan KPK Padahal Sebelumnya Pernah Bilang Sudah Capek
Baca: Bos AirAsia Tony Fernandes Sarankan Pemerintah Tak Perlu Terlalu Mengatur Industri Penerbangan RI
Baca: Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai Ikut Mendaftar Calon Pimpinan KPK
Baca: Menteri Bidang Ekonomi, Menkumham, dan Jaksa Agung Sebaiknya Tidak Diisi Orang Partai Politik
“Masalah sinergitas antar lembaga sering kali dikeluhkan Presiden. Akan lebih baik beberapa kementerian/lembaga disatukan agar efektif dan efisien kinerjanya,” jelas Mardani Ali Sera.
