TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengaku telah menyelesaikan kendala investor yang terhambat Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Hambatan tersebut sempat dikeluhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara, pekan kemarin.

Sofyan menjelaskan, banyak investor yang ingin membangun hotel di Manado tetapi tertunda karena RTRW belum diubah dan dalam undang-undang sebab tata ruang hanya boleh diperbaiki satu kali setiap lima tahun.

"Kemudian bagaimana kalau tahun ketiga dinamika cepat sekali. Oleh sebab itu, Pak Presiden perintahkan kita rapat, kemudian kita punya kewenangan dalam undang-undang itu untuk berikan rekomendasi," tutur Sofyan di Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Baca: Ditegur Jokowi, Menteri LHK: Saat Ini Perizinan Lebih Cepat

Menurutnya, rekomendasi tersebut dapat diberikan kepada investor selama lahan tersebut berada di area yang bisa dimungkinkan dan area didorong, tetapi tidak bisa dilakukan di area yang dilarang.

"Makanya yang penting rekomendasi kita berikan setelah subtansi ok, tata ruangnya setelah diubah akan dimasukan ke dalam RTRW (selanjutnya)," tuturnya.

Teguran Jokowi

Sebelumnya, Presiden Jokowi melihat investor saat ini masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan perizinan lahan di tingkat kementerian.

"Dari Kementerian Kehutanan misalnya masih lama, ini urusan lahan. Ini Pak Wapres biar bercerita mengenai petrochemical yang kita perlukan, tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan," ujar Jokowi saat Rapat Kabinet Paripurna di Istana Bogor.

Selain di Kementerian Kehutanan, kata Jokowi, lambatnya penanganan izin juga terjadi pada Kementerian ATR/BPN. Ia bercerita, hasil kunjungannya ke Manado, Sulawesi Utara, banyak investor di sektor perhotelan banyak mengeluh.

"Kemarin kita ke manado, sama (sulit perizinan), hotel sudah berbondong-bondong, kita kurang hotel, hotel sudah berbondong-bondong mau bikin, urusan yang berkaitan dengan tata ruang sebetulnya dari Menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan," tuturnya.

"Semua hal seperti ini, kalau kita hanya terbelit dengan rutinitas tapi kalau kita tidak berani melihat problem, melihat tantangan-tantangan riil yang kita hadapi, ya sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengatasi tantangan yang ada," sambung Jokowi.