TRIBUNNEWS.COM - Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid menegaskan bahwa Nahdatul Ulama berbeda dari partai politik.

Sehingga Yenny Wahid mengingatkan pada para petinggi Nahdatul Ulama untuk menghindari politik praktis seakan pihaknya meminta jatah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.

Yenny Wahid pun meminta petinggi Nahdlatul Ulama menyerahkan sepenuhnya persoalan kursi menteri di kabinet baru nanti kepada Presiden Joko Widodo.

Baca: Potret Serunya Menteri Susi Olahraga Paddle, di Kepulauan Seribu Hingga Natuna

Baca: Berita Terkni Kabar Kabinet Menteri Jokowi: Dompet Mega, PKB Minta 10 Kursi, Menhan: Terserah Tuhan

Baca: ‎PPP Tidak Akan Ajukan Lukman Hakim Saifuddin Kembali Jadi Menteri dalam Kabinet Jokowi

Meski banyak warga NU mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019, ia menilai tak tepat jika NU ikut meminta jatah kursi di kabinet Jokowi. 

"Saya juga mengimbau pada petinggi-petinggi NU untuk tidak terjebak pada retorika seolah-seolah dipahami kita menuntut kursi kabinet dan sebagainya," kata Yenny selepas menghadiri Upacara Bhayangkara di Silang Monas, Jakarta, Rabu (10/7/2019). 

Yenny mengatakan, NU berbeda dengan partai politik sehingga tak bisa berpolitik praktis.

Peran yang harus dijalankan oleh NU yakni peran sinergis dengan pemerintah, memberikan masukan-masukan yang konstruktif, dan memberikan kritik yang membangun.

"Artinya ketika pemerintahannya siapa pun NU harus mampu bekerja sama dan mampu menjaga jarak yang sehat," kata dia.

Puteri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid ini mengatakan, warga NU yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia pasti ingin aspirasinya didengar oleh pemerintah.

Baca: Sambangi Istana Bogor, Suharso: Presiden Jokowi Sebut PPP Pantas Minta 9 Menteri

Baca: Masinton Sebut Teguran Jokowi Kepada 4 Menteri Merupakan Kode

Baca: Nama Calon Menteri dari PDIP untuk Mengisi Kabinet Jokowi-Maruf Amin Sudah di Tangan Megawati

Namun, menurut dia, penyampaian aspirasi itu tidak harus dengan cara bagi-bagi kursi.

"NU sesuai khitah NU tidak boleh berpolitik praktis, artinya kita menghindari seolah-olah NU menuntut, ada retorika seolah-olah NU menuntut kursi kabinet, ada kursi dialokasikan untuk NU, tidak," ucap Yenny lagi.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) Said Aqil Siradj menyatakan bahwa pihaknya siap mengusulkan nama-nama calon menteri untuk pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Nama-nama calon yang potensial itu akan disetor apabila diminta oleh Jokowi.

"Kita kalau diminta ya siap," kata Said Aqil usai menghadiri Upacara Bhayangkara di Silang Monas, Jakarta, Rabu (10/7/2019).