TRIBUNNEWS.COM - Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memiliki waktu sekitar 3 bulan untuk membentuk kabinet.

Jokowi-Ma'ruf akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

Jelang pelantikan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden, menteri-menteri yang akan mengisi kabinet menjadi perbincangan yang menarik.

Baca: Jokowi Telah Kantongi Nama-Nama Menteri Kabinet Baru

Baca: Menteri-menteri yang Kemungkinan Akan Tinggalkan Kabinet Jokowi

Langkah Jokowi-Ma'ruf dalam menyusun kabinet mendapat sorotan dari sejumlah pihak.

Termasuk peneliti dan pengamat politik Centre of Strategic and Internasional Studies (CSIS) Arya Fernandes.

Arya menilai terdapat beban bagi Jokowi dalam membentuk kompisisi kabinet kerja di periode kedua pemerintahannya.

Menurut Arya, yang menjadi beban dalam pembentukan kabinet itu adalah besarnya koalisi partai politik yang mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Dalam Pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf didukung oleh PDI-P, PKB, Golkar, Nasdem, PPP, Perindo, PSI, Hanura, dan PKPI.

"Publik berkeinginan agar presiden membentuk kabinet yang profesional untuk memudahkan kerja-kerja pemerintahan baru di 2024. Namun, saat ini sepertinya tidak mudah bagi Jokowi untuk mewujudkan keinginan masyarakat, yaitu karena koalisi pendukungnya begitu tambun atau gemuk," ujar Arya saat dihubungi Kompas.com, Jumat, (12/7/2019).

Baca: Jubir TKN: Kementerian BUMN dan Perdagangan di Kabinet Jokowi Cocok Diisi Orang Muda

Baca: Update Isu Susunan Kabinet Kerja : Ini Nama-nama yang Diprediksi Dicopot Hingga Rencana Jokowi

Banyaknya partai pendukung membuat Jokowi kesulitan dalam berkompromi.

Kesulitan dalam berkompromi itu akan semakin meningkat apabila ada partai oposisi yang juga memutuskan untuk bergabung koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Seperti kabar yang banyak beredar bahwa Partai Demokrat dan PAN berniat untuk gabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf.

"Selain gemuk dari sisi partai pendukung, juga ada ada wacana untuk menarik partai-partai baru yang berasal dari oposisi agar masuk juga di pemerintahan. Ini tentu menambah pekerjaaan rumah Jokowi guna membentuk kabinet yang profesional," paparnya kemudian.

Arya menilai, selain dari partai, tantangan lainnya juga berasal dari kelompok golongan non-partai.