Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pengamat Sebut Belum Ada Satupun Partai Politik Bersepakat untuk Paket Pimpinan MPR

Pengamat politik Said Salahuddin melihat belum ada satupun partai politik (parpol) dan unsur DPD bersepakat membuat paket pimpinan MPR.

Pengamat Sebut Belum Ada Satupun Partai Politik Bersepakat untuk Paket Pimpinan MPR
tribunnews.com/ Chaerul Umam
Diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk Membangun Koalisi Permanen di Parlemen, di Media Center Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Said Salahuddin melihat belum ada satupun partai politik (parpol) dan unsur DPD bersepakat membuat paket pimpinan MPR.

Meskipun, kata dia saat ini telah ramai terjadi persaingan di antara parpol untuk menjadi Ketua MPR.

Hal itu disampaikannya dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk 'Membangun Koalisi Permanen di Parlemen', di Media Center Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

"Pertanyaannya apakah hanya satu paket? Karena saya khawatir dan ragu pimpinan MPR akan dipilih lewat musyawarah mufakat. Itu saya ragu. Kalau umpamanya dari partai ada keinginan, misal PKB, Golkar dan Nasdem, siapa yang mau mengalah untuk jadi ketua MPR, karena incarannya itu kan ketua. Posisinya di mana DPD? Boleh jadi ditawarkan teman-teman DPR untuk DPD sebagai Wakil Ketua MPR," katanya.

Baca: Pemberian Amnesti Untuk Baiq Nuril Dinilai Jadi Angin Segar Bagi Kesetaraan Gender di Indonesia

Baca: Polri Sebut Temuan TGPF Berkaitan dengan Barang Bukti dan Motif Penyerangan Terhadap Novel Baswedan

Baca: Tips Membeli Tiket Damri Bandara Secara Online

Ia pun mengusulkan unsur DPD menjadi Ketua MPR untuk mencegah perselisihan parpol memperebutkan tahta tertinggi di MPR.

"Selama 3 periode DPD belum pernah menjadi Ketua MPR. Bisa saja ke depan unsur ketuanya dari DPD. DPD bisa mengambil disela ketegangan antar partai," jelasnya.

Selain itu, ia menilai DPD pasti akan memperhitungkan cara untuk mendapatkan kursi Ketua MPR.

"DPD pastinya mulai berhitung, 3 periode enggak jadi Ketua MPR, karena enggak ada larangan juga Ketua MPR dijabat dari anggota DPD. Jika terjadi koalisi ini, tak bisa dikaitkan sebagai partai pendukung koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin," katanya.

Koalisi kebangsaan

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas