Pengamat Sebut Belum Ada Satupun Partai Politik Bersepakat untuk Paket Pimpinan MPR
Pengamat politik Said Salahuddin melihat belum ada satupun partai politik (parpol) dan unsur DPD bersepakat membuat paket pimpinan MPR.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Said Salahuddin melihat belum ada satupun partai politik (parpol) dan unsur DPD bersepakat membuat paket pimpinan MPR.
Meskipun, kata dia saat ini telah ramai terjadi persaingan di antara parpol untuk menjadi Ketua MPR.
Hal itu disampaikannya dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk 'Membangun Koalisi Permanen di Parlemen', di Media Center Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).
"Pertanyaannya apakah hanya satu paket? Karena saya khawatir dan ragu pimpinan MPR akan dipilih lewat musyawarah mufakat. Itu saya ragu. Kalau umpamanya dari partai ada keinginan, misal PKB, Golkar dan Nasdem, siapa yang mau mengalah untuk jadi ketua MPR, karena incarannya itu kan ketua. Posisinya di mana DPD? Boleh jadi ditawarkan teman-teman DPR untuk DPD sebagai Wakil Ketua MPR," katanya.
Baca: Pemberian Amnesti Untuk Baiq Nuril Dinilai Jadi Angin Segar Bagi Kesetaraan Gender di Indonesia
Baca: Polri Sebut Temuan TGPF Berkaitan dengan Barang Bukti dan Motif Penyerangan Terhadap Novel Baswedan
Baca: Tips Membeli Tiket Damri Bandara Secara Online
Ia pun mengusulkan unsur DPD menjadi Ketua MPR untuk mencegah perselisihan parpol memperebutkan tahta tertinggi di MPR.
"Selama 3 periode DPD belum pernah menjadi Ketua MPR. Bisa saja ke depan unsur ketuanya dari DPD. DPD bisa mengambil disela ketegangan antar partai," jelasnya.
Selain itu, ia menilai DPD pasti akan memperhitungkan cara untuk mendapatkan kursi Ketua MPR.
"DPD pastinya mulai berhitung, 3 periode enggak jadi Ketua MPR, karena enggak ada larangan juga Ketua MPR dijabat dari anggota DPD. Jika terjadi koalisi ini, tak bisa dikaitkan sebagai partai pendukung koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin," katanya.
Koalisi kebangsaan
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menilai koalisi yang harus dibangun di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah koalisi kebangsaan.
Ia mengatakan di lembaga itu lah kepentingan-kepentingan bangsa dapat diwujudkan tanpa adanya kepentingan pribadi.
Baca: NasDem : Partai Koalisi Indonesia Kerja Cukup Kuat Memenangkan Paket Pimpinan MPR
Hal tersebut disampaikannya dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk 'Membangun Koalisi Permanen di Parlemen', di Media Center Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).
"Dalam konteks MPR saya sangat setuju koalisi yang paling baik di MPR adalah koalisi kebangsaan," ujarnya.
