Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate mengingatkan berbahaya bagi sistem demokrasi bila semua partai masuk dalam kabinet.

Alasannya menurut Johnny G Plate akan terjadi oligarki kekuasaan.

Pernyataan Johhny G Plate tersebut menyinggung adanya wacana bergabungnya partai-partai pengusung Prabowo-Sandi masuk ke dalam koalisi pemerintah.

"Bahayanya kalau semuanya berada di dalam kabinet, maka itu bisa terjadi oligarki kekuasaan kabinet dan itu tidak baik untuk kabinet itu sendiri dan untuk negara untuk masyarakat," ujar Johnny G Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Baca: Pengamat: Anak Muda yang Jadi Menteri Jokowi Harus Profesional dan Tidak Terafiliasi Partai Politik

Baca: Mengenal Sosok Manda Siswi SMAN 1 Bangli yang Wakili Bali Jadi Paskibraka Tingkat Nasional

Baca: Komplotan Pencuri Spesialis Sepeda Onthel di Kabupaten Megelang Ditangkap

Baca: Sinopsis The Secret Life of My Secretary Episode 21: Do Min Ik Harus Tentukan Pilihan Secepatnya

Karena itu menurutnya, sudah sangat ideal bagi partai yang mengusung Pemenang Pilpres, masuk ke dalam kabinet, dan yang kalah berada di luar kabinet.

"Menjadi pemenang dari bagian dari kabinet adalah tugas yang mulia dan terhormat yang menjadi oposisi yang konstruktif juga adalah tugas yang mulia dan terhormat sama," katanya.

Apalagi menurut Johhny G Plate terdapat perbedaan pandangan dalam cara membangun bangsa dan negara dari kedua kubu dalam Pemilu Presiden.

Sehingga sangat sulit bila nantinya berada dalam satu pemerintahan.

"Visi dan misi itu berbeda secara diametral, rekam jejak, rekam digital nya itu masih tertera dengan jelas masyarakat mengetahuinya semua mengingat bagaimana para juru bicara yang selalu menghiasi ruang publik dengan semburan semburan post-truth dengan kritik dengan fitnah bahkan yang begitu tajam bagaimana kabinet nanti," katanya.

PAN ingin gabung

 Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan mengungkapkan mayoritas pengurus wilayah menginginkan partainya itu bergabung bersama koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Dia mengatakan itu berdasarkan pertemuan pengurus wilayah yang melakukan pertemuan dengan sang Ketua Umum Zulkifli Hasan.

"Jadi itu bukan spekulasi, bukan berdasarkan asumsi, memang berdasarkan kenyataan bahwa memang waktu itu mereka berdiskusi dengan ketua umum, mereka menyatakan kesetujuannya atau setidaknya mereka tidak menolak gitu dengan ide untuk bergabung pemerintahan Jokowi," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Bara mengatakan setidaknya ada 30 pengurus wilayah yang setuju jika partai berlambang matahari itu bergabung dengan koalisi pemerintah.

Baca: Baiq Nurul Tunggu Keputusan Jokowi Berikan Amnesti