Sekjen NasDem: Bahaya Bila Semua Berada di Kabinet
Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate mengingatkan berbahaya bagi sistem demokrasi bila semua partai masuk dalam kabinet.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Kendati demikian, keputusan akhir sikap partai akan diambil saat PAN menggelar rapat kerja nasional (rakernas).
"Waktu itu yang dipanggil antara berapa ya saya lupa antara 25 atau 30 saya lupa yang sudah dipanggil yang sudah berdiskusi, hampir semuanya setuju begitu ya," ujarnya.
Baca: Agustus, Berkas Kasus Suap Pengadaan Pesawat Garuda Akan Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor
"Dan kalau memang nanti melalui rakernas kita memang memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi, mereka bisa menerima," pungkasnya.
Tergantung Jokowi
Partai Demokrat sangat siap untuk mendukung pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk periode 2019-2024.
"Secara umum, Partai Demokrat sangat siap untuk mendukung pak Jokowi. Dengan catatan bila Pak Jokowi merasa membutuhkan Partai Demokrat dan mengajak untuk memperkuat pemerintahannya," ujar Ferdinad Hutahaean kepada Tribunnews.com, Kamis (11/7/2019).
Dia tegaskan, semua sangat tergantung Jokowi.
Baca: Pengemudi Honda Jazz yang Tabrak Satpam di Malang Diduga Mabuk, Korban Meninggal
Baca: Pemuda Ini Tega Tega Bacok Ibu Muda yang Sedang Tidurkan Bayinya Hingga Sekarat Gara-gara Benda Ini
Baca: Geliatkan Perlindungan Konsumen, BPKN Undang Pelaku Usaha Ikuti Raksa Nugraha Award
Baca: Daftar Pemain Persebaya Surabaya Lawan PSS Sleman: Amido Balde Absen, Hansamu Yama Siap Main
Jika Jokowi mempersilakan, Partai Demokrat akan memperkuat pemerintahan periode kedua Jokowi.
"Opsi paling mungkin saat ini adalah memperkuat pemerintahan pak Jokowi," ujar Ferdinand Hutahaean.
Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berada di luar pemerintahan.
"Itu bila ternyata pak Jokowi tidak meminta Partai Demokrat untuk bergabung," jelasnya.
Lebih lanjut menurut dia, Partai Demokrat tidak meminta jatah kursi dalam pemerintahan.
Partai Demokrat hanya ingin pengalaman SBY memerintah 10 tahun bisa menjadi referensi pemerintahan Jokowi di periode keduanya.
"Partai Demokrat tak meminta kursi dan mengajukan berapa kursi. Partai Demokrat komunikasinya dalam tataran program kerja," ujarnya.
