Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate mengingatkan berbahaya bagi sistem demokrasi bila semua partai masuk dalam kabinet.

Alasannya menurut Johnny G Plate akan terjadi oligarki kekuasaan.

Pernyataan Johhny G Plate tersebut menyinggung adanya wacana bergabungnya partai-partai pengusung Prabowo-Sandi masuk ke dalam koalisi pemerintah.

"Bahayanya kalau semuanya berada di dalam kabinet, maka itu bisa terjadi oligarki kekuasaan kabinet dan itu tidak baik untuk kabinet itu sendiri dan untuk negara untuk masyarakat," ujar Johnny G Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Baca: Pengamat: Anak Muda yang Jadi Menteri Jokowi Harus Profesional dan Tidak Terafiliasi Partai Politik

Baca: Mengenal Sosok Manda Siswi SMAN 1 Bangli yang Wakili Bali Jadi Paskibraka Tingkat Nasional

Baca: Komplotan Pencuri Spesialis Sepeda Onthel di Kabupaten Megelang Ditangkap

Baca: Sinopsis The Secret Life of My Secretary Episode 21: Do Min Ik Harus Tentukan Pilihan Secepatnya

Karena itu menurutnya, sudah sangat ideal bagi partai yang mengusung Pemenang Pilpres, masuk ke dalam kabinet, dan yang kalah berada di luar kabinet.

"Menjadi pemenang dari bagian dari kabinet adalah tugas yang mulia dan terhormat yang menjadi oposisi yang konstruktif juga adalah tugas yang mulia dan terhormat sama," katanya.

Apalagi menurut Johhny G Plate terdapat perbedaan pandangan dalam cara membangun bangsa dan negara dari kedua kubu dalam Pemilu Presiden.

Sehingga sangat sulit bila nantinya berada dalam satu pemerintahan.

"Visi dan misi itu berbeda secara diametral, rekam jejak, rekam digital nya itu masih tertera dengan jelas masyarakat mengetahuinya semua mengingat bagaimana para juru bicara yang selalu menghiasi ruang publik dengan semburan semburan post-truth dengan kritik dengan fitnah bahkan yang begitu tajam bagaimana kabinet nanti," katanya.

PAN ingin gabung

 Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan mengungkapkan mayoritas pengurus wilayah menginginkan partainya itu bergabung bersama koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Dia mengatakan itu berdasarkan pertemuan pengurus wilayah yang melakukan pertemuan dengan sang Ketua Umum Zulkifli Hasan.

"Jadi itu bukan spekulasi, bukan berdasarkan asumsi, memang berdasarkan kenyataan bahwa memang waktu itu mereka berdiskusi dengan ketua umum, mereka menyatakan kesetujuannya atau setidaknya mereka tidak menolak gitu dengan ide untuk bergabung pemerintahan Jokowi," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Bara mengatakan setidaknya ada 30 pengurus wilayah yang setuju jika partai berlambang matahari itu bergabung dengan koalisi pemerintah.

Baca: Baiq Nurul Tunggu Keputusan Jokowi Berikan Amnesti

Kendati demikian, keputusan akhir sikap partai akan diambil saat PAN menggelar rapat kerja nasional (rakernas).

"Waktu itu yang dipanggil antara berapa ya saya lupa antara 25 atau 30 saya lupa yang sudah dipanggil yang sudah berdiskusi, hampir semuanya setuju begitu ya," ujarnya.

Baca: Agustus, Berkas Kasus Suap Pengadaan Pesawat Garuda Akan Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

"Dan kalau memang nanti melalui rakernas kita memang memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi, mereka bisa menerima," pungkasnya.

Tergantung Jokowi

Partai Demokrat sangat siap untuk mendukung pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk periode 2019-2024.

"Secara umum, Partai Demokrat sangat siap untuk mendukung pak Jokowi. Dengan catatan bila Pak Jokowi merasa membutuhkan Partai Demokrat dan mengajak untuk memperkuat pemerintahannya," ujar Ferdinad Hutahaean kepada Tribunnews.com, Kamis (11/7/2019).

Dia tegaskan, semua sangat tergantung Jokowi.

Baca: Pengemudi Honda Jazz yang Tabrak Satpam di Malang Diduga Mabuk, Korban Meninggal

Baca: Pemuda Ini Tega Tega Bacok Ibu Muda yang Sedang Tidurkan Bayinya Hingga Sekarat Gara-gara Benda Ini

Baca: Geliatkan Perlindungan Konsumen, BPKN Undang Pelaku Usaha Ikuti Raksa Nugraha Award

Baca: Daftar Pemain Persebaya Surabaya Lawan PSS Sleman: Amido Balde Absen, Hansamu Yama Siap Main

Jika Jokowi mempersilakan, Partai Demokrat akan memperkuat pemerintahan periode kedua Jokowi.

"Opsi paling mungkin saat ini adalah memperkuat pemerintahan pak Jokowi," ujar Ferdinand Hutahaean.

Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berada di luar pemerintahan.

"Itu bila ternyata pak Jokowi tidak meminta Partai Demokrat untuk bergabung," jelasnya.

Lebih lanjut menurut dia, Partai Demokrat tidak meminta jatah kursi dalam pemerintahan.

Partai Demokrat hanya ingin pengalaman SBY memerintah 10 tahun bisa menjadi referensi pemerintahan Jokowi di periode keduanya.

"Partai Demokrat tak meminta kursi dan mengajukan berapa kursi. Partai Demokrat komunikasinya dalam tataran program kerja," ujarnya.

Asal tak dapat kursi menteri

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku sepakat-sepakat saja bila tiga partai oposisi yakni PAN, Demokrat dan Gerindra berkeinginan merapat ke kubu koalisi pemerintahan.

Hanya saja, ia mengingatkan kepada tiga partai tersebut agar jangan berpikir tujuan rekonsiliasi cuma demi kepentingan kekuasaan semata.

Baca: Setelah PKB dan Golkar, Jokowi Bakal Terima Partai Koalisi Lainnya

Misalnya minta pos kursi menteri.

"Sepakat, tapi tidak harus juga mendapatkan kursi menteri. Rekonsiliasi tidak harus urusan kursi," kata Wasekjen DPP PKB Daniel Johan dalam diskusi Polemik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Soal adanya permintaan Partai Gerindra yang minta jatah kursi di bidang ekonomi, Daniel menyebut urusan itu berada di tangan presiden dan komunikasi antar ketua umum parpol koalisi Jokowi-Maruf.

"Selama presiden setuju kami akan tetap dukung. Bagaimana pun keputusan yang ada harus kita dukung," ungkapnya.

Terlepas dari itu semua, PKB menyarankan kepada parpol oposisi menjalin komunikasi intensif dengan kubu parpol pemerintahan.

Baca: Tagih Janji Jokowi, Ini Isi Lengkap Surat Baiq Nuril kepada Presiden Setelah PK Ditolak MK

Lewat komunikasi tersebut, diharapkan muncul pemahaman antar kedua kubu sehingga memudahkan urusan soal struktur komposisi kabinet yang dibutuhkan pemerintahan Jokowi-Maruf tahun 2019-2024.

"Paling utama komunikasi dulu deh, komunikasi yang intensif. Dari komunikasi itu akan ada pemahaman dan kebersamaan. Itu akan memudahkan urusan politik yang ada dan diterima oleh berbagai pihak," pungkasnya.