TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sikap Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mendapat apresiasi.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai pernyataan Amien Rais yang juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menunjukkan jiwa kenegarawanan dan sikap reformis yang paham betul tentang hakikat dan implementasi demokrasi.

Baca: Tanggapan Gus Sholah soal Isu NU Minta Jatah Menteri : Mending Jadi Partai Politik Saja

"Sikap bijak Pak Amien Rais perlu diikuti oleh para elite dan warga bangsa agar Indonesia makin bersatu dalam dinamika dan keberagaman menuju Indonesia berkemajuan," kata Haedar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/7/2019).

Diketahui, Amien Rais yang mengimbau agar pemerintahan Jokowi-Maruf diberi kesempatan sambil diawasi secara demokratis. 

 Haedar Nashir juga meminta kepada semua pihak yang selama ini kontra maupun pro Amien Rais untuk menyikapi pernyataan Ketua MPR tersebut secara objektif.

Haedar Nashir mengatakan, demokrasi memang dinamis dan memerlukan visi yang luas.

"Jangan ada yang sinis atau tidak positif dalam menyikapi pernyataan tokoh PAN tersebut. Demi keutuhan dan masa depan bangsa semua pihak di negeri ini harus terus belajar berinteraksi dan saling koreksi secara sehat dan dewasa, jangan sempit wawasan dan sikap," kata Haedar Nashir.

Baca: Pujian Amien Rais pada Jokowi, PAN: Ini Masih “Teaser” dalam Kritikannya 5 Tahun ke Depan

Haedar Nasir mengingatkan, Indonesia adalah negeri besar milik bersama, bukan milik satu dua orang atau golongan.

Oleh karena itu, para elite di negeri ini memang dituntut keteladanannya dalam berdemokrasi dengan visioner.

Amien Rais : Beri kesempatan kepada Jokowi-Maruf

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meminta semua pihak memberikan kesempatan kepada presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Maruf Amin selama lima tahun ke depan.

Namun, Amien Rais juga meminta masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi-Maruf.

Baca: Golkar Dukung Langkah Jokowi Bubarkan Lembaga yang Menjadi Beban Negara

Karena itu, Amien Rais mengingatkan partai-partai pengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tak perlu berebut kursi menteri.

"Soal kekuasaan berikan kepercayaan dan kesempatan yang utuh ke Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan menterinya. Nanti lima tahun kita awasi," ujar Amien saat ditemui di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019) lalu.

"Dan itulah imbas demokrasi. Kalau itu (pembentukan koalisi pemerintahan) terjadi, kita enggak usah ada seperti gempa bumi," kata Amien.

Karena itu, Amien Rais mengatakan, pembentukan koalisi pemerintahan jangan dijadikan dasar untuk rekonsiliasi seusai Pilpres 2019. Amien menyatakan semestinya rekonsiliasi dilakukan tanpa ada iming-iming jatah kursi menteri.

Sebab, kata Amien Rais, partai oposisi tetap dibutuhkan dalam negara demokrasi.

Jika semua partai di parlemen mendukung pemerintah, tak akan ada kritik untuk menjaga kualitas kebijakan.

Amien Rais juga meminta konflik seusai pilpres jangan dijadikan alasan adanya pembagian jatah menteri dalam rekonsiliasi.

Baca: Ini 10 Syarat yang Harus Dipenuhi FPI Agar Bisa Diperpanjang Statusnya sebagai Ormas

"Saya ingin katakan, kita sikapi sesuatu yang amat sangat kecillah. Masalah ini (konflik seusai pilpres) jangan dibesar-besarkan. Kemudian seolah akan pecah, akan ada huru-hara. Itu jauh dari kamus bangsa Indonesia," tutur Amien Rais.

"Kita sudah mengalami berkali-kali lebih dahsyat pun. Ini (konflik usai pilpres) ecek-eceklah. Ada 1948 di Madiun, ada 1965 PKI. Ini (pilpres) cuma enteng saja. Ini enteng saja enggak usah dibesar-besarkan," kata Amien Rais.

Penulis : Ihsanuddin

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul : PP Muhammadiyah: Sikap Bijak Amien Rais Perlu Diikuti Para Elite dan Warga