TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PB HMI, R Saddam Al Jihad mengatakan bahwa dalam menjaga ruang profesionalisme didalam tubuh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) perlu adanya sikap yang tidak politis dan profesionalitas. Sehingga ruang profesi dapat optimal.

Dan dalam kepemimpinan Rini Soemarno sebagai menteri BUMN sudah menjaga secara elegan antara melawan politisasi BUMN dan menguatkan profesionalisme setiap direksi BUMN.

Kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan ini menjelaskan bahwa ada konsepsi yang dikenal integrated governance yaitu tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, artinya adanya keterhubungan antara BUMN, pemerintah, masyarakat, akademisi, dan media yang sama-sama mengontrol tata kelola pemerintahan untuk tercipta clean government dan good governance.

Baca: Jubir TKN: Kementerian BUMN dan Perdagangan di Kabinet Jokowi Cocok Diisi Orang Muda

Dalam periode 2014-2019 kepemimpinan secara sistemik baik Menteri BUMN dan Sesmen BUMN perlu didukung untuk menjaga profesionalisme untuk dapat terarah kedepannya.

"Visi Profesionalitas, akuntabilitas, dan sinergisitas di ruang lingkup kementerian BUMN yang sudah dilakukan oleh Menteri BUMN dengan para jajaran abdi negara dalam hal ini para insan didalam struktur birokrasi di kementerian BUMN harus mendapat kolaborasi dari civil society untuk terus tercipta profesionalitas, akuntabilitas, dan sinergisitas yang baik," kata Saddam dalam keterangannya, Rabu (17/7/2019).

Saddam yang juga penulis buku Pancasila ideologi dunia ini mengatakan perlu di apresiasi di ruang lingkup kementerian BUMN yang melakukan survey soal ke-Indonesia-an dan penguatan ideologi Pancasila dilakukan di ruang lingkup kementerian BUMN.

Terakhir, Saddam yang berusia 28 tahun mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo untuk terus mempertahankan keberhasilan dari Kementerian BUMN terkait profesionalitas, akuntabilitas, dan sinergisitas.

"Mengingat kementerian BUMN dalam periode pertama kepemimpinan periode 2014-2019 sudah cukup baik dari periode pemerintahan sebelumnya. Dan dapat melawan dari politisasi BUMN dan menguatkan profesionalitas dan akuntabilitas BUMN kedepannya," terangnya.