TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memberi tanggapan soal tindakan yang dilakukan oleh Wali Kota Tangerang, Arief Rachadiono Wismansyah.

Menurutnya, tindakan memutuskan aliran air dan listrik di kantor milik Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Tangerang dinilai tidak elok dan tidak etis.

Tjahjo Kumolo juga mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Wali Kota Tangerang tersebut akan merugikan masyarakat luas.

Lantaran hal tersebut, Tjahjo Kumolo meminta Gubernur Banten Wahidin Halim untuk memberikan klarifikasi terkait masalah tersebut.

Hal ini terlihat dalam tayangan Kompas Petang yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (17/7/2019).

"Kami menyerahkan pada Pak Gubernur sebagai atasan langsung untuk segera memanggil Wali Kota Tangerang untuk mengklarifikasi dengan baik."

"Yang penting jangan menjadi presiden, orang boleh miskomunikasi sama saya tapi jangan langsung kantor saya yang mentang-mentang di wilayahnya diputus listriknya, diputus airnya, ini kan layanan publik yang rugi kan bukan saya tapi masyarakat secara umum."

"Ini kurang etis dan kurang elok walaupun dia secara telepon sudah kontak dengan saya tapi saya belum mau menanggapi dulu karena saya minta pada gubernur untuk melakukan klarifikasi dulu," ungkap Tjahjo Kumolo.

Sementara itu, telah diketahui sebelumnya, Arief Rachadiono Wismansyah dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terlibat perselisihan terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Politeknik BPSDM Hukum dan HAM.

Yasonna menyindir Arief soal perizinan pembangunan di lahan milik Kemenkumham yang tak kunjung terbit.

HALAMAN SELENGKAPNYA>>>