Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan pihaknya tidak memiliki tradisi minta-minta kursi menteri.

Meski saat ini, sejumlah partai pengusung Jokowi-Ma'ruf sedang sibuk membahas susunan kabinet pemerintahan.

"Soal kabinet tentu sebagai partai pendukung Jokowi-Maruf tentunya kita kalau diminta. Saya hadir kemarin di pertemuan di Bogor, itu dari bincang lepas kita, PPP tidak mentradisikan meminta-minta, apalagi mengirim, belum ada tanda-tanda," kata Ketua DPP PPP, Rusli Effendi saat ditemui di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019).

Baca: Tuntutan 3 Tahun Penjara untuk Pejabat Kemenag Penyuap Romahurmuziy

Baca: Ketua DMI Jusuf Kalla: Kotak Amal Masa Datang Berbentuk Cashless

Baca: Tjahjo Kumolo: Tokoh Sekelas Amien Rais Harusnya Berpikir dan Membawa Aura Positif

Baca: Pengamat INDEF Beberkan Alasan Direksi Garuda Indonesia Perlu Dirombak

Ia pun menegaskan, partai berlambang Kakbah ini tak menarget berapa kadernya yang akan masuk kabinet.

Rusli mengatakan Jokowi sudah paham berapa menteri yang pantas untuk PPP.

"Itu normatif, ya kita tidak berani menargetkan berapa. Tapi saya pikir Pak Jokowi paham betul berapa pantasnya PPP," ungkapnya.

"Lebih banyak lebih baik," jelasnya.

Meski begitu, Ketua Steering Committee Mukernas IV ini yakin kader PPP layak duduk di kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Ia pun menyebut, hasil pertemuan jajaran DPP PPP di Istana Bogor, Jokowi memberi isyarat jika partai yang dipimpin Plt Ketua Umum Suharso Monoarfa ini harus menyetorkan nama menteri.

"Tapi alhamdulillah pada pertemuan itu kita disuruh, beliau memberi isyarat PPP harus ngirim dong. Karena itu kita juga mendengar masukan di Mukernas," jelas Rusli.

Prediksi Nama-nama Menteri yang Terlempar

Sejumlah menteri dalam kabinet Jokowi-Jk diperkirakan tak lagi mengisi kabinet Jokowi-Maruf Amin. 

Dikutip dari Kompas.com yang mengutip dari JakartaPost, prediksi ini didasarkan atas teguran Jokowi kepada sejumlah menteri dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin (8/7/2019).

Baca: Atas Survei Pakar dan Public Opinion Makers, Menteri Milenial Dinanti, Kader NU Memberi Solusi