PPP Tegaskan Tidak Punya Tradisi Minta-minta Kursi Menteri
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan pihaknya tidak memiliki tradisi minta-minta kursi menteri.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan pihaknya tidak memiliki tradisi minta-minta kursi menteri.
Meski saat ini, sejumlah partai pengusung Jokowi-Ma'ruf sedang sibuk membahas susunan kabinet pemerintahan.
"Soal kabinet tentu sebagai partai pendukung Jokowi-Maruf tentunya kita kalau diminta. Saya hadir kemarin di pertemuan di Bogor, itu dari bincang lepas kita, PPP tidak mentradisikan meminta-minta, apalagi mengirim, belum ada tanda-tanda," kata Ketua DPP PPP, Rusli Effendi saat ditemui di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019).
Baca: Tuntutan 3 Tahun Penjara untuk Pejabat Kemenag Penyuap Romahurmuziy
Baca: Ketua DMI Jusuf Kalla: Kotak Amal Masa Datang Berbentuk Cashless
Baca: Tjahjo Kumolo: Tokoh Sekelas Amien Rais Harusnya Berpikir dan Membawa Aura Positif
Baca: Pengamat INDEF Beberkan Alasan Direksi Garuda Indonesia Perlu Dirombak
Ia pun menegaskan, partai berlambang Kakbah ini tak menarget berapa kadernya yang akan masuk kabinet.
Rusli mengatakan Jokowi sudah paham berapa menteri yang pantas untuk PPP.
"Itu normatif, ya kita tidak berani menargetkan berapa. Tapi saya pikir Pak Jokowi paham betul berapa pantasnya PPP," ungkapnya.
"Lebih banyak lebih baik," jelasnya.
Meski begitu, Ketua Steering Committee Mukernas IV ini yakin kader PPP layak duduk di kabinet Jokowi-Ma'ruf.
Ia pun menyebut, hasil pertemuan jajaran DPP PPP di Istana Bogor, Jokowi memberi isyarat jika partai yang dipimpin Plt Ketua Umum Suharso Monoarfa ini harus menyetorkan nama menteri.
"Tapi alhamdulillah pada pertemuan itu kita disuruh, beliau memberi isyarat PPP harus ngirim dong. Karena itu kita juga mendengar masukan di Mukernas," jelas Rusli.
Prediksi Nama-nama Menteri yang Terlempar
Sejumlah menteri dalam kabinet Jokowi-Jk diperkirakan tak lagi mengisi kabinet Jokowi-Maruf Amin.
Dikutip dari Kompas.com yang mengutip dari JakartaPost, prediksi ini didasarkan atas teguran Jokowi kepada sejumlah menteri dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin (8/7/2019).
Baca: Atas Survei Pakar dan Public Opinion Makers, Menteri Milenial Dinanti, Kader NU Memberi Solusi
Teguran Jokowi itu disampaikan secara terbuka.
Empat menteri yang ditegur Jokowi yakni Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.
Selain mendapat teguran, tiga menteri yakni Darmin, Rini dan Jonan diketahui berusia lanjut, berbeda dari keinginan Jokowi yang menginginkan menteri berusia muda.
Diketahui, tahun ini Darmin berusia 70 tahun, Rini 61 tahun dan Jonan 56 tahun.
Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menyatakan, teguran Jokowi adalah sinyal bahwa keempat menteri yang disebutkan akan kehilangan pekerjaan mereka.
“Beberapa presiden sebelumnya sejak era Soeharto melakukannya. Para menteri yang mendapat teguran biasanya akhirnya tidak bergabung dengan kabinet berikutnya," kata Masinton, sebagaimana dikutip Jakarta Post sebagaimana dikutip Kompas.com.
Baca: Sandiaga Uno Bikin Video Bottle Cap Challenge Jenaka, Tantang Menteri Susi dan PM Kanada
Jokowi-Maruf juga diperkitakan tidak akan memakai lagi menteri-menteri yang terindikasi tersangkut kasus korupsi.
Menteri yang terindikasi tersangkut kasus korupsi yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dari PKB, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dari Partai Nasdem.
Ketiganya berstatus saksi dalam tiga perkara berbeda di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Imam pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora.
Lukman juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur.
Begitu juga dengan Enggar yang beberapa kali dipanggil penyidik KPK untuk bersaksi dalam kasus dugaan suap terkait kerja sama penyewaan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG). Namun, panggilan itu belum terpenuhi.
Megawati Beri Tanggapan soal Wacana
Jokowi segera umumkan susunan kabinet
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi-Ma'ruf Amin dilantik menjadi presiden dan wakil presiden 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Di sisa tiga bulan waktu sebelum pelantikan, ternyata Presiden Jokowi sudah menyiapkan nama-nama menteri hingga menyusun komposisi menteri untuk di kabinetnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut akan secepatnya mengumumkan kabinet barunya itu ke publik.
"Sudah (menyusun kabinet), secepatnya (diumumkan)," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).
Bicara soal komposisi menteri, Jokowi mengatakan komposisi kabibet berasal dari kalangan partai dan profesional dengan pembagian 40-60 atau 50-50.
Baca: Masuk Penjara Lagi, Ridho Rhoma Tak Jadi Diantar Sang Ayah
Baca: Bocorkan Susunan Kabinet, Jokowi: Banyak Menteri Lama Bertahan
"Kira-kira 40-60 atau 50-50, nanti dilihat saja," singkatnya.
Sebelumnya, Jokowi bersuara soal susunan kabinet hingga komposisi menteri untuk periode 2019-2024.
Dia pun tidak menampik sudah menyusun kabinet yang terdiri dari komposisi kalangan partai dan profesional.
"Sudah, sudah ada (susunan kabinet)," ucap Jokowi.
Ketika ditanya apakah menteri yang ada saat ini banyak yang kembali dipakai atau dipertahankan sebagai pembantunya di kabinet, Jokowi menjawab banyak, hanya saja dia enggan membocorkan siapa menteri-menteri yang bakal kembali ikut mengisi kabiner kerja jilid II.
"Banyak (menteri yang bertahan)," singkatnya.
Presiden terpilih ini juga tidak mempermasalahkan sejumlah partai pendukungnya yang meminta kursi menteri.
Jokowi terpilih kembali menjadi presiden bersama Ma'ruf Amin didukung PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PPP, Hanura, PSI, Perindo, PKPI hingga PBB.
Sejumlah partai terang-terangan sudah menuntut jatah kursi menteri di Kabinet Kerja jilid II pada Presiden Jokowi. Jokowi sendiri menanggapi santai hal tersebut.
Banyak menteri yang bertahan
Dia pun tidak menampik sudah menyusun kabinet yang terdiri dari komposisi kalangan partai dan profesional.
"Sudah, sudah ada (susunan kabinet)," ucap Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).
Ketika ditanya apakah menteri yang ada saat ini banyak yang kembali dipakai atau dipertahankan sebagai pembantunya di kabinet, Jokowi menjawab banyak, hanya saja dia enggan membocorkan siapa menteri-menteri yang bakal kembali ikut mengisi kabiner kerja jilid II.
"Banyak (menteri yang bertahan)," singkatnya.
Baca: Jenguk Putrinya di Polda Metro Jaya, Ibunda Rey Utami Menangis, Hanya Bisa Bertemu 30 Menit
Baca: Ayu Ting Ting Ajak Bilqis Liburan ke Singapura Sebelum Masuk Sekolah, Intip Foto-foto Keseruannya
Baca: Akhir Pekan, Jokowi Bersama Maruf Akan Paparkan Visi Dihadapan Masyarakat
Presiden terpilih ini juga tidak mempermasalahkan sejumlah partai pendukungnya yang meminta kursi menteri.
Diketahui parpol yang secara terang-terangan meminta jatah menteri yakni PKB, NasDem, hingga PPP.