TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut tak ada yang salah jika partainya juga ikut-ikutan seperti Partai Gerindra, melobi kubu pemerintah untuk posisi Ketua MPR RI.

"Dalam peran maupun posisi apapun dan tentunya jika kami bisa berkontribusi dengan baik, kenapa tidak?" sebut AHY di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019)

Apalagi kata AHY, Partai Demokrat memiliki semangat menumbuhkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara terus menanjak.

"Ini kita lakukan dalam semangat mewujudkan lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi di tengah masyarakat," ucap dia.

Baca: PDI Perjuangan Buka Komunikasi dengan Koalisi Prabowo soal Pemilihan Pimpinan MPR

Sebagai partai politik yang sama-sama berada dalam koalisi oposisi, Partai Demokrat ogah kalah dengan Gerindra soal keinginan kursi Ketua MPR.

AHY menjelaskan, partainya juga ingin secara aktif dan positif bersama elemen partai politik lainnya untuk menghadirkan sistem pemerintahan dan lembaga negara yang benar-benar kredibel, terpercaya dan punya integritas.

"Kita juga ingin secara aktif positif bersama elemen partai politik di tanah air, untuk bisa menghadirkan sebuah sistem dan lembaga yang benar-benar kredibel," ungkapnya.

Soal lobi-lobi antar sesama partai politik antara kubu pemerintah dan oposisi, ia anggap sebagai sesuatu yang lazim.

"Saya pikir lazim dalam sistem politik dan realitas politik kita hari ini bahwa terjadi lobi-lobi yang dilakukan oleh berbagai pihak terutama untuk menentukan pimpinan di lembaga tinggi negara," ucap dia. 

Gerindra tertarik

Partai Gerindra juga mengincar kursi Ketua MPR RI.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan bahwa komposisi terbaik pimpinan lembaga negara nanti yakni Ketua DPR dari PDI Perjuangan dan ketua MPR dari dari Gerindra.

"Ketua MPR (dari) Gerindra, Ketua DPR (dari) PDIP, Presidennya Joko Widodo," kata Sodik melalui pesan tertulisnya, Jumat (19/7/2019).

Komposisi tersebut kata Sodik, tanpa harus menunggu peta koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan nantinya.