TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkap langkah lanjutan yang akan dilakukan pemerintah atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi pemerintah terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan pada 2015.

Siti menuturkan, pemerintah sedang mempertimbangkan peninjauan kembali atau PK.

Namun, ia mengatakan, sebelum mengajukan PK pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu, lantaran belum menerima salinan putusan.

"Kita belum dapat dokumennya tapi sudah ada nomornya dan lain-lain. Saya kira hari Senin kita akan cek saja minta tapi internet kita sudah bahas.  Sudah dilakukan dengan baik, kita akan melakukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung," ujar Siti di kawasan Pancoran Timur, Jakarta Selatan, Jumat sore (19/7/2019).

Baca: MA Tolak Kasasi, Ini Kronologi Awal hingga Jokowi Dianggap Bersalah dalam Kasus Kebakaran Hutan

Dirinya mengatakan, nantinya pemerintah akan berkordinasi dengan Jaksa Agung, Menteri Kesehatan, hingga Gubernur Kalimantan Tengah.

"Nanti kan ada hukum acaranya. Berapa hari setelah diterima. Jadi nanti dulu. Dokumennya apa saya pelajari, semua kita koordinasikan," ungkap kader Partai NasDem ini.

Menurut dia, penanganan kasus kebakaran hutan oleh pemerintah makin tahun makin baik.

"Dua - satu minggu yang lalu juga kepada BNPB sudah melakukan apel-apel siaga. Swasta juga pasukan untuk pemadamannya makin baik. Kalau enggak kan dia kena sanksi. Jadi sudah makin baik," ujar dia.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Presiden Jokowi dkk terkait kasus karhutla di Kalimantan Tengah.

MA menguatkan vonis tingkat banding yang menyatakan Jokowi dkk melakukan perbuatan melawan hukum sehingga terjadi kebakaran hutan.

Putusan kasasi dengan nomor perkara 3555 K/PDT/2018 diketok pada 16 Juli 2019. Putusan tersebut dikeluarkan oleh Nurul Elmiyah selaku ketua majelis hakim dengan anggota Pri Pambudi Teguh dan I Gusti Agung Sumanatha.

"Tolak," demikian dilansir dari laman kepaniteraan MA, Jumat (19/7).

Maju sebagai pemohon kasasi antara lain pemerintah, Jokowi, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Kalimantan Tengah.

Jokowi dan kawan-kawan pun diminta untuk mengeluarkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.