Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, PDIP Minta Ikuti Aturan UU MD3
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menanggapi pernyataan Partai Gerindra yang mengincar kursi Ketua MPR.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Sugiyarto
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menanggapi pernyataan Partai Gerindra yang mengincar kursi Ketua MPR.
Menurut Hasto, sebaiknya pembicaraan kursi Ketua MPR harus bersandar dengan aturan pada UU MD3.
"Terkait ketua MPR, kita berpolitik dengan rule of the game. harus dengan aturan main. UU MD3 sudah mengatur dan setiap partai tentu saja akan melakukan lobi-lobi politik dan menempatkan kader terbaiknya," ujar Hasto di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).
"Kita juga tidak menutup mata bahwa dari sisi suara PDI Perjuangan tertinggi dan kemudian diikuti Golkar, diikuti Gerindra."
"Konfigurasi politik ini akan sangat menentukan arahan dalam penataan pimpinanan MPR dan DPR ke depan," tambah Hasto.
Hasto menegaskan partainya mendapatkan jatah ketua DPR. Sementara posisi Ketua MPR akan dibicarakan oleh partai-partai di parlemen.
"Khusus ketua DPR karena berdasarkan UU MD3 dipercayakan kepada PDIP tentu saja kami akan berdialog dengan semua partai untuk mencari sosok terbaik agar MPR dapat dikembalikan kepada fungsi utamanya," tutur Hasto.
Hasto menilai wajar bila Golkar dan Gerindra berharap menempatkan kader terbaiknya di kursi ketua MPR.
Namun, untuk PDIP pihaknya belum membahas sosok yang cocok untuk mengisi jabatan tersebut.
"Kita bicara struktur terlebih dahulu, kita bicara berapa jumlah komposisi yang ideal dari pimpinan yang merupakan representasi dari DPR, partai politik, dan sekaligus DPD. Itu skala prioritas kami bahas terlebih dahulu," pungkas Hasto.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid mengusulkan partainya mendapat kursi Ketua MPR sebagai bagian dari rekonsiliasi.