TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Gerindra di MPR Fary Djemi Francis mengatakan bahwa yang terpenting pimpinan MPR ke depan adalah yang memiliki visi besar mengenai Indonesia.

Karena, menurutnya MPR merupakan lembaga terhormat yang memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik.

“Tidak penting siapa dan dari partai apa yang menjadi pimpinan MPR. Yang jelas, visi besar dalam bernegara harus berjalan sesuai cita-cita pendiri bangsa,” kata Fary Djemi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Oleh karena itu menurutnya, kurang etis apabila ada istilah bagi-bagi kursi pimpinan MPR.

Karena MPR merupakan lembaga yang menjaga marwah negara yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Bagi saya kurang etis berbicara bagi-bagi kursi pimpinan MPR. MPR tidak boleh berdiri hanya untuk satu golongan saja tapi harus menaungi semua unsur masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya makna rekonsiliasi di MPR harus diartikan sebagai kolaborasi gagasan atau pemikiran dari putera-puteri terbaik bangsa.

“Ke depan, MPR amat strategis untuk melihat persoalan bangsa akibat dari kontestasi Pilpres kemarin yang membuat masyarakat terbelah. Kita perlu pimpinan MPR yang menyatukan negara, menyatukan program strategis Pak Jokowi dan Pak Prabowo,” katanya.

Tidak jauh berbeda, anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno juga meminta fraksi-fraksi di MPR untuk mulai mewacanakan gagasan, konsep besar, yang akan dilakukan dan program strategis yang dikerjakan bila terpilih sebagai pimpinan MPR.

“Dalam isu pimpinan MPR, PDI Perjuangan lebih mengedepankan program strategis untuk MPR periode 2019 – 2024,” ujarnya.