Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Setelah Pilpres, Elite Politik Kini Rebutan Kursi Ketua MPR RI

Sejumlah partai papan atas seperti PDIP, Gerindra, Golkar, dan PKB bahkan 'ngotot' mengusulkan kadernya duduk sebagai ketua MPR RI

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Setelah Pilpres, Elite Politik Kini Rebutan Kursi Ketua MPR RI
Kompas/PRIYOMBODO
Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilihan presiden (Pilpres) 2019 telah berlalu.

Pasangan calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakil presiden KH Ma'ruf Amin akhirnya terpilih untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan 2019-2024.

Jokowi-Ma'ruf akan dilantik MPR RI pada Oktober 2019 mendatang.

Setelah Pilpres berlalu, kini para elite partai politik mulai rebutan kursi bergengsi ketua MPR RI (Majelis Permusyaratan Rakyat) Republik Indonesia.

Sejumlah partai papan atas seperti PDIP, Gerindra, Golkar, dan PKB bahkan 'ngotot' mengusulkan kadernya duduk sebagai ketua MPR RI.

Baca: Ahok: Saya Tidak Mungkin Jadi Menteri

Baca: Bursa Calon Pimpinan MPR Kini Mulai Bermunculan

Partai menengah pun tak kalah sengit.

Sebut saja Demokrat, Nasdem dan PPP yang juga mengincar kursi ketua MPR RI.

Berita Rekomendasi

Beda dengan kursi ketua DPR RI, jabatan ketua MPR menarik diperebutkan karena semua partai berpeluang mendapatkannya.

Seperti diketahui, bisa dipastikan kursi ketua DPR RI tahun ini jatah PDIP sebagai pemenang Pemilu 2019.

Meski demikian PDI Perjuangan juga masih tertarik menggaet kursi ketua MPR.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, dengan menjadi Ketua MPR, PDIP bisa mengembalikan watak dan kepribadian bangsa.

"Ya semuanya kan dalam satu konsepsi kerja sama. Bahwa idealnya karena PDIP punya agenda untuk melakukan sebuah upaya mengembalikan sistem politik kita agar sesuai dengan watak dan kepribadian bangsa," kata Hasto Kristiyanto saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

Hasto mengatakan, MPR memiliki tugas penting dalam menentukan haluan negara.

Selain itu, MPR mempunyai kewenangan terhadap penataan sistem politik dan ekonomi.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas