TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Penemuan obat palsu beromset 400 juta per bulan oleh polisi di Semarang, Jawa Tengah, membuka sisi lain persoalan industri obat di Indonesia. Anggota Komisi IX DPR Periode 2014-2018 Okky Asokawati mengatakan pengungkapan kasus obat palsu yang kerap terulang menunjukkan terdapat masalah krusial di sektor industri ini.

"Ada masalah krusial dari hulu hingga hilir. Masalahnya mulai dari industri hingga regulator dan pengawas," kata Okky, Rabu (24/7/2019).

Baca: Megawati Soekarnoputri: Politik Nasi Goreng yang Ampuh

Okky menyebutkan kasus yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah diketahui pabrik yang memproduksi obat palsu itu memiliki izin BPOM dengan mendistribusikan produk palsunya ke 197 apotik. "Pabriknya memiliki izin BPOM. Artinya ada sisi pengawasan yang sangat lemah," kata Okky.

Terkait dengan lemahnya pengawasan ini, Okky menyebutkan tidak terlepas dari praktik rebutan garapan antara dua instansi yakni Kementerian Kesehatan dan BPOM. "Tidak bisa dipungkiri, ada praktik rebutan kewenangan antar instansi. Situasi ini bisa diselesaikan dengan sikap legawa masing-masing instansi melalui pengaturan di UU," ucap Okky.

Baca: Ada Bakwan Goreng dalam Sajian Makan Siang Prabowo-Megawati

Ia menyebutkan RUU Pengawasan Obat-obatan dan Makanan yang akan menjadi usul resmi DPR dalam sidang kali ini, diharapkan memperkuat posisi BPOM serta mengakhiri praktik rebutan kewenangan.

"Harapannya di UU tersebut, tidak ada lagi wilayah abu-abu. Semua jelas, siapa bertanggungjawab di sektor apa," kata Okky.

Model senior ini menyebutkan terjadinya peredaran obat palsu selain persoalan lemahnya pengawasan, juga disebakan karena tidak ketatnya apotik dalam menyediakan apoteker sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam menjelaskan mengenai obat-obatan kepada konsumen.

Baca: Densus 88 Koordinasi dengan Kedubes Negara dari Oknum yang Alirkan Dana ke Mastermind JAD

"Masalah lainnya, apotek-apotek tidak menyediakan apoteker. Masyarakat yang akan merugi karena tidak mendapat informasi yang utuh dan benar," Okky menegaskan.