Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Politisi Partai Golkar Dedi Mulyadi menilai bahwa jajaran menteri pada periode kedua kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo adalah hak prerogatif dan kewenangan presiden.

Hal tersebut menanggapi akan adanya jatah menteri bagi Partai Gerindra setelah adanya pertemuan dari ketum Gerindra, Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu.

Hal tersebut dikatakannya saat ditemui di sela kegiatannya di Kabupaten Purwakarta, Kamis (25/7/2019).

"Itu kewenangannya, biarkan saja pak Jokowi yang menentukan. Apa yang akan diambil itu paling baik menurut pak Jokowi, beliau yang akan melaksanakan pemerintahan," kata Dedi menjawab pertanyaan wartawan terkait hal tersebut di Purwakarta.

• Prabowo dan Megawati Bertemu, Dedi Mulyadi Ibaratkan Seperti Merajut CLBK

Menilik pertemuan hingga pemilihan jajaran kabinet pembantu presiden nanti, Dedi mengaku tidak menggunakan prespektif politik.

Dengan menggunakan prespektif profesionalisme, dia meyakini bahwa Jokowi yang nanti diwakili oleh Maruf Amin itu akan memilih menterinya sesuai bidang ahli orang tersebut.

Dengan demikian, Jokowi akan bisa mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat Indonesia yang telah diberikan bersama para orang profesional pilihannya.

"Nah orang-orang profesional itu tidak bisa dibatasi oleh kelompok kepentingan partai. Bisa dari mana saja, yang pasti orang profesional dalam bidangnya," ucap dia.

Dedi menyebut bahwa tidak akan ada keharmonisan politik yang akan retak pascaperetemuan dua petinggi parpol tersebut.

Namun, dia menegaskan ada catatan penting pada dunia politik di Indonesia harus hadir yaitu check and balance yang berjalan baik

Catatan penting itu harus melahirkan saran dan kritik yang membangun terhadap jalannya pemerintahan.

"Meski kekuatan politik lebih dari 60 persen harus ada saran dan kritik terhadap kinerja pemerintah, agar sistem demokrasi berjalan secara efektif," ujarnya menambahkan.