TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Paramadina Djayadi Hanan mencium adanya perbedaan sikap di dalam koalisi pendukung Joko Wododo (Jokowi)-Maruf Amin saat Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Khususnya menanggapi isu bergabung Partai Gerindra ke dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Melalui pertemuan Megawati dengan Prabowo, publik melihat sikap PDI Perjuangan membuka pintu lebar untuk Gerindra.

Sedangkan NasDem, Golkar, PKB dan PPP bersikap sebaliknya, menolak hadirnya Gerindra.

"Pertemuan itu juga memperlihatkan ada perbedaan sikap di dalam koalisi Jokowi saat ini. Empat partai, selain PDI Perjuangan, tampaknya bersikukuh agar koalisi lima partai pendukung Jokowi tidak ditambah," ujar Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Center (SMRC) ini kepada Tribunnews.com, Kamis (25/7/2019).

Baca: Gubernur Jatim Khofifah Siap Terapkan Aturan Baru, APBD Tak Boleh untuk Berangkat Haji Pejabat

Apalagi sebelum pertemuan Megawati dan Prabowo terjadi, Ketua Umum NasDem, Golkar, PKB dan PPP mengadakan pertemuan. Diantara bahasan mereka mengenai kursi Ketua MPR dan menolak masuknya partai politik baru ke dalam koalisi.

Pun pada hari dan waktu yang hampir bersamaan, Ketua Umum NasDem Surya Paloh juga mengadakan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Naswedan.

Dia melihat, ada dua pemicu hal itu terjadi.

Pertama, Golkar dan PKB sangat mengincar kursi Ketua MPR RI.

Posisi itu juga menjadi incaran Gerindra.

"Pemicunya Golkar dan PKB juga mengincar posisi ketua MPR, yang juga diincar oleh Gerindra," jelas Djayadi Hanan.

Kedua, Gerindra kemungkinan meminta sejumlah kursi kabinet.

Bila itu terjadi, maka akan berkurang jumlah kursi kabinet untuk NasDem, Golkar, PKB, PPP.

"Kalau itu terjadi, itu akan mengurangi alokasi kursi kabinet untuk mereka," ucap Djayadi Hanan.