TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Paramadina Djayadi Hanan mencium adanya perbedaan sikap di dalam koalisi pendukung Joko Wododo (Jokowi)-Maruf Amin saat Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Khususnya menanggapi isu bergabung Partai Gerindra ke dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Melalui pertemuan Megawati dengan Prabowo, publik melihat sikap PDI Perjuangan membuka pintu lebar untuk Gerindra.

Sedangkan NasDem, Golkar, PKB dan PPP bersikap sebaliknya, menolak hadirnya Gerindra.

"Pertemuan itu juga memperlihatkan ada perbedaan sikap di dalam koalisi Jokowi saat ini. Empat partai, selain PDI Perjuangan, tampaknya bersikukuh agar koalisi lima partai pendukung Jokowi tidak ditambah," ujar Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Center (SMRC) ini kepada Tribunnews.com, Kamis (25/7/2019).

Baca: Gubernur Jatim Khofifah Siap Terapkan Aturan Baru, APBD Tak Boleh untuk Berangkat Haji Pejabat

Apalagi sebelum pertemuan Megawati dan Prabowo terjadi, Ketua Umum NasDem, Golkar, PKB dan PPP mengadakan pertemuan. Diantara bahasan mereka mengenai kursi Ketua MPR dan menolak masuknya partai politik baru ke dalam koalisi.

Pun pada hari dan waktu yang hampir bersamaan, Ketua Umum NasDem Surya Paloh juga mengadakan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Naswedan.

Dia melihat, ada dua pemicu hal itu terjadi.

Pertama, Golkar dan PKB sangat mengincar kursi Ketua MPR RI.

Posisi itu juga menjadi incaran Gerindra.

"Pemicunya Golkar dan PKB juga mengincar posisi ketua MPR, yang juga diincar oleh Gerindra," jelas Djayadi Hanan.

Kedua, Gerindra kemungkinan meminta sejumlah kursi kabinet.

Bila itu terjadi, maka akan berkurang jumlah kursi kabinet untuk NasDem, Golkar, PKB, PPP.

"Kalau itu terjadi, itu akan mengurangi alokasi kursi kabinet untuk mereka," ucap Djayadi Hanan.

Pertemuan Megawati dengan Prabowo ini juga menjadi pertanda Gerindra serius untuk masuk menjadi bagian dari koalisi Presiden terpilih Jokowi.

Baca: Demi Bisa Masuk SMP, Bocah SD Rela Dijual Tantenya ke Pria Hidung Belang dengan Harga Rp 10 Juta

Apalagi kata dia, jika benar-benar Gerindra ingin memperoleh kursi Ketua MPR RI.

"Gerindra memang perlu masuk ke koalisi Jokowi jika ingin menjadi ketua MPR. Karena tanpa bergabung ke kubu Jokowi, penentuan pimpinan MPR akan ditentukan melalui paket. Itu berarti koalisi Jokowi akan satu paket tanpa Gerindra," jelas pengamat politik dari Universitas Paramadina ini.

Selain itu kemungkinan dapat tambahan kursi di kabinet tentu lebih menguntungkan bagi Gerindra ke depannya.

Selain itu dia melihat, pertemuan Megawati dengan Prabowo menunjukkan bahwa PDI Perjuangan memberikan sinyal kuat akan menerima bila Gerindra bergabung di koalisi Jokowi.

"Saat yang sama, PDI Perjuangan atau Megawati tampaknya menunjukkan sikap bahwa Gerindra dianggap lebih diprioritaskan dibanding PAN dan Demokrat untuk bergabung," jelas Djayadi Hanan.

Dia memperkirakan, alasannya Gerindra lebih dinilai PDI Perjuangan konsisten sikapnya dibandingkan PAN.

"Sementara dengan Demokrat, PDI Perjuangan mungkin segan untuk memberikan panggung bagi AHY kalau bergabung dengan Jokowi," ucap Djayadi Hanan.

Reaksi NasDem

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate mengungkapkan pertemuan antara Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah direncanakan sejak lama.

Johnny G Plate membantah pertemuan tersebut secara dadakan.

Baca: Bunga Utang Capai Rp 30 Juta, Wanita Asal Solo Diancam Bakal Dijual Paksa Jika Tak Sanggup Lunasi

Dan bukan sebagai buntut keretakan hubungan antara Surya Paloh dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Tidak ada buntut-buntut keretakan. Pertemuan antara Bang surya dan Gubernur DKI itu sudah direncanakan lama."

"Kenapa ini sebetulnya supaya tahu ya, bahwa pada saat mengantar presiden berkunjung atau akan melakukan perjalanan luar negeri Gubernur DKI jakarta Pak Anies Baswedan secara tidak sengaja bertemu Pak Surya Ketum Nasdem di bandara, yang minta waktu untuk bisa bertemu karena sudah lama tidak bertemu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Ia menambahkan pertemuan antara Surya Paloh dan Anies Baswedan hanya kebetulan terjadi di waktu bersamaan dengan pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri.

"Kesempatan pertemuannya kebetulan hari yang sama dengan pertemuan yang sama, dengan pak prabowo dan bu mega itu pertemuan yang terpisah," ucapnya.

"Hubungan Ibu Mega dengan koalisi KIK berlangsung dengan baik. Koalisi itu baik dan kemarin sudah disampaikan ya bahwa koalisi kami sehat dan kuat," tegasnya.

TKN: Kami Masih Solid

Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden Jokowi-Ma'ruf Amin menegaskan kondisi Koalisi Indonesia Kerja (KIK) masih sangat solid, setelah pertemuan
Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).

Hal itu disampaikan anggota TKN Achmad Baidowi kepada Tribunnews.com, Kamis (25/7/2019).

"Koalisi sejauh ini solid," tegas Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Bahkan rencananya dalam waktu dekat akan ada pertemuan antar sekjen parpol.

"Apalagi, sesama ketum parpol sering kumpul-kumpul untuk diskusi," jelas anggota Komisi II DPR RI ini.

Baca: Jenguk Nunung, Sule dan Rina Nose Saling Ledek Soal Pernikahan

Bagi Achmad Baidowi, pertemuan Megawati dengan Prabowo patut diapresiasi.

"Pertemuan itu baik untuk membangun persatuan. Bahwa beda pilihan politik tidak mengharuskan bermusuhan. Karena semunya harus bersatu mmbangun bangsa," ucapnya.

Menurut Baidowi, pertemuan Megawati dengan Prabowo itu bukan tiba-tiba atau mendadak.

Karena itu partai koalisi menyambut positif pertemuan Megawati dan Prabowo.

Partai Golkar juga manyambut positif pertemuan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019) siang.

Menurut Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, pertemuan dua tokoh bangsa ini merupakan pertemuan silaturahmi untuk menunjukan adanya kebersamaan sesama komponen bangsa.

"Ini positif untuk untuk memulihkan kembali perbedaan-perbedaan politik sehingga suasana politik tanah air tetap kondusif pasca ditetapkan pasangan Jokowi - Kiai Ma’ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pilpres 2019 ini," ujar juru bicara TKN ini kepada Tribunnews.com, Rabu (24/7/2019).

Bagi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, pertemuan ini merupakan suatu tradisi demokrasi yang baik pasca Pilpres 2019 ini.

"Elit-elit politik sudah kembali bisa bersilaturahmi kembali. Kita sudah dapat berkomunikasi kembali dalam kepentingan bangsa yang lebih besar," ucapnya.