Moeldoko Sebut Koalisi Plus-plus, Politikus PKS: Wajar Jika Nasdem Bereaksi
Namun menurutnya sesuai etika dan logika publik, partai pendukung Prabowo-Sandi harus tetap di jalur oposisi.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera angkat bicara mengenai pernyataan Kepala Staf Presiden, Moeldoko bahwa setelah Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dibubarkan maka akan ada koalisi plus-plus.
Menurut MardanI semua partai punya kebebasan memutuskan langkah politik masing-masing.
Namun menurutnya sesuai etika dan logika publik, partai pendukung Prabowo-Sandi harus tetap di jalur oposisi.
" Saya pribadi selalu berpendapat, koalisi pendukung Prabowo sesuai etika dan logika publik menjadi #KamiOposisi. PKS Insya Allah istiqomah. Walau keputusan akhir ada di Musyawarah Majelis Syuro," kata Mardani, Jumat (26/7/2019).
Baca: PKS Ngaku Tidak Tergiur Ajakan Masuk Koalisi Jokowi
Menurut Mardani, pernyataan Moeldoko dapat dipersepsikan terbukanya pintu koalisi Indonesia kerja (KIK) terhadap bergabungnya partai pendukung Prabowo-Sandi.
Namun menurutnya harus diingat koalisi parta pemerintah sendiri saat ini sudah gemuk.
"Pernyataan Pak Meoldoko bisa jadi mengisayaratkan ada pergeseran sikap Pak Jokowi. Merangkul Gerindra misalnya. Padahal, koalisi KIK sudah cukup gemuk. Jadi wajar jika Nasdem dan bebeberpa partai lain bereaksi saat ada pertemuan Pak Jokowi dan bu Mega dengan Pak Prabowo. Demokrasi yang sehat memerlukan #KamiOposisi yang kuat," tuturnya.
PKS menurut Mardani tidak akan tergiur bila ada ajakan masuk koalisi pemerintah.
PKS juga yakin tidak sendirian dibarisan oposisi.
Apalagi, besar kemungkinan bila koalisi gemuk akan ada partai di kubu Jokowi yang kecewa sehingga kemudian berubah haluan menjadi oposisi.
"Parpol dan para penggiat demokrasi akan mendukung #KamiOposisi. Belum lagi peluang koalisi Pak Jokowi yang kecewa dengan pembagian kue," pungkasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.