TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Analis politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam menilai, Partai Nasdem ingin meningkatkan daya tawar kepada presiden terpilih Joko Widodo melalui pendekatannya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Pertemuan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Gubernur DKI Jakarta kemarin bisa dilihat sebagai manuver Surya Paloh untuk menaikkan daya tawar politik Nasdem di hadapan Jokowi," ujar Arif saat berbincang dengan Kompas.com, Jumat (26/7/2019).

Seperti diketahui, lanjut Arif, Anies saat ini merupakan salah satu ikon oposisi.

Sosok Anies merupakan representasi pendukung Prabowo Subianto, calon presiden penantang petahana pada Pilpres 2019.

Baca: Moeldoko Sebut Koalisi Plus-plus, Politikus PKS: Wajar Jika Nasdem Bereaksi

Baca: PKS Ngaku Tidak Tergiur Ajakan Masuk Koalisi Jokowi

Bahkan, Nasdem juga seringkali berseberangan dengan Anies di dalam kontestasi politik.

Salah satunya pada hajatan Pilkada 2017 lalu.

Oleh sebab itu, pertemuan keduanya boleh dibilang membuat publik cukup terkejut.

Arief menambahkan, pertemuan Surya dengan Anies pun merupakan gertakan politik Nasdem kepada Jokowi supaya kepentingan politik partai tersebut dapat diakomodasi.

"Secara tidak langsung, pertemuan itu gertak politik pada Jokowi agar kepentingan politik Nasdem dapat terakomodasi dalam pemerintah Jokowi periode kedua.

Artinya, jika Jokowi tidak mengakomodasi kepentingan Nasdem, masih ada pilihan politik lain yang dapat dijadikan alternatif untuk langkah politik selanjutnya sehingga akan menjadi pertimbangan Jokowi," kata Arif.

"Strategi Partai Nasdem ini cukup cerdik dalam menaikkan daya tawar politik," lanjut dia.

Sebelumnya, Surya Paloh menyebut bahwa dirinya siap mendukung Anies Baswedan jika berniat untuk maju dalam Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada 2024 mendatang.

Pernyataan Surya tersebut memang bukan sikap resmi partai.

Saat memberikan pernyataan seusai pertemuan tertutup dengan Anies di DPP Partai Nasdem, Rabu (24/7/2019), Surya menegaskan kapasitasnya sebagai pribadi, bukan ketua umum partai.