Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan yang dilakukan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dianggap bagian dari proses rekonsiliasi pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Namun, bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), rekonsiliasi tak cukup ditunjukkan dengan pertemuan antar elite nasional.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, publik juga harus diberikan pendidikan politik agar pemerintah yang berjalan dapat diawasi ketika ada pihak yang menyatakan diri sebagai oposisi.

"Rekonsiliasi selesai dengan edukasi publik, edukasi publik selesai ketika ada yang berani menyatakan kami oposisi," kata Mardani dalam diskusi Polemik bertajuk 'Utak Atik Manuver Elite', di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2019).

Baca: Usut Video Mirip Wajah Bupati Erli Bersama Seorang Wanita, DPRK Simeulue Bentuk Tim Pansus

Baca: Mahasiswa dan Pemuda Aceh Kirim Surat ke Jokowi, Tagih Janji Politik Saat Kampanye Pilpres 2019

Baca: Disekap Berhari-hari dan Dicabuli Pacar, Remaja 17 Tahun Akhirnya Lapor Polisi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menambahkan, seluruh unsur pendukung pasangan Prabowo-Sandi pasca Pilpres 2019 paling baik secara etika dan logika adalah bergabung dalam oposisi.

"Kenapa? karena oposisi itu sehat, sebuah kebijakan publik yang tidak mendapatkan kritisan dari institusi partai politik. Bukan cuma itu, ketika negara kita sedang berdemokrasi dan sekarang ini tingkat partisipasi publik tinggi sekali, 81 persen lebih," kata Mardani.

Menjadi oposisi pun menurut penggagas #2019GantiPresiden tersebut adalah sekaligus mengakomodir keinginan pemilih yang telah mendukung Prabowo-Sandi.

Jika para pemilih diedukasi dengan menjadi oposisi maka kemarahan mereka akan menjadi energi positif untuk mengawal pemerintahan.

"(Pemilih) tidak lagi bicara Pak Jokowi sebagai personal, tapi mana kebijakan publiknya? Nah itu yang akan menjadi kontestasi gagasan," kata dia.