Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Mendagri Mengaku Sempat Stres Saat Bupati Kudus Ditangkap KPK Akibat Terlibat Jual Beli Jabatan

Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku sempat stres saat Bupati Kudus Muhammad Tamzil terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Mendagri Mengaku Sempat Stres Saat Bupati Kudus Ditangkap KPK Akibat Terlibat Jual Beli Jabatan
Tribunnews.com/ Rizal Bomantama
Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua ORI Amzulian Rifai, dan anggota ORI Ninik Rahayu usai melakukan rakor di Kantor ORI, Kuningan, Jaksel, Selasa (30/7/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri rapat koordinasi dengan Ombudsman RI (ORI), Selasa (30/7/2019).

Rapat koordinasi dilakukan dalam rangka memperkuat upaya tindak lanjut rekomendasi ORI yang harus dipatuhi kementerian dan lembaga negara serta pemerintah daerah untuk perbaikan pelayanan publik.

Mendagri sebagai pembina kepala daerah diharapkan ORI mampu membina pemerintah daerah untuk patuh pada rekomendasi ORI.

Karena menurut temuan ORI, pemda merupakan instansi yang paling tidak taat pada rekomendasi ORI.

“Pemda ini memang instansi yang paling sering dilaporkan oleh masyarakat belum melaksanakan tindakan korektif atau rekomendasi dari ORI,” ungkap anggota ORI, Ninik Rahayu dalam konferensi usai rapat.

Baca: Persib Diteror Dini Hari Jelang Lawan Arema, Massa Datangi Tempat Menginap Sambil Bawa Petasan

Baca: Hujan Tidak Menyurutkan Jokowi Bagikan Sertifikat Tanah Kepada 1.000 Warga Samosir

Baca: Abah Grandong Pria Pemakan Kucing Hidup-hidup di Kemayoran Diduga Punya Ilmu Mistis

Baca: Motif di Balik Aksi Pria Makan Kucing Hidup-hidup di Kemayoran Terungkap, Ini Penjelasan Polisi

Karena itu, Ninik meminta Mendagri lebih keras kepada pemda untuk memperbaiki layanan publik.

Tjahjo pun tak menampik hal tersebut.

Namun dirinya mengakui kewenangan Kemendagri kini hanya sebagai kementerian regulasi umum dengan kewenangan yang tak sekuat dahulu terhadap pemda.

“Memang benar pemda menjadi instansi yang banyak dikeluhkan masyarakat karena hajat hidup orang banyak diurus di sana seperti KTP-el, kartu keluarga, kartu kematian, kartu kelahiran, pertanahan, dan lain-lain. Tapi yang perlu diketahui Kemendagri sekarang adalah kementerian regulasi, tak ada lagi pengawasan, kontrol, dan langkah keras seperti dulu,” jelas Mendagri.

Halaman
1234
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas