Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mabes Polri menegaskan Densus 88 Antiteror dan Komando Operasi Khusus (Koopssus) akan bersinergi menangani ancaman terorisme.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo pun menjelaskan fokus masing-masing tim saat terjun menangani aksi teror.

Densus 88 disebutnya akan lebih fokus pada penegakan hukum.

"Tentunya untuk Densus fokus terhadap penegakan hukum. Kaitannya dengan implementasi, koordinasi, dan sinergitas di lapangan itu dalam rangka untuk satu tujuan mungkin untuk preventive strike atau melakukan strike," ujar Dedi, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).

Baca: Wakil Ketua Komisi II DPR RI Setuju Mantan Koruptor Dilarang Ikut Pilkada

Baca: Anies Tidak Akan Diam Melihat Potensi Reklamasi Pulau H Dilanjutkan

Baca: Korban Pembacokan di Sidoarjo Ini Sudah Dimasukan ke Kantong Jenazah, Ternyata Masih Hidup

Baca: Dianggap Kadaluarsa, Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Pengamen Korban Salah Tangkap

Sementara untuk Koopssus sendiri, ia mengatakan akan fokus menangani kasus dalam skala besar seperti diterjunkan saat ada situasi penyanderaan skala besar dan di area publik.

"Apabila ditemukan ada kasus penyanderaan dalam skala besar dan di dalam area publik dan moda transportasi atau di kapal, pelabuhan, termasuk di kedutaan besar Indonesia di negara sahabat. Itu dari rekan TNI yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang penindakan," ungkapnya.

Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu juga menegaskan sinergitas keduanya tak perlu diragukan lagi.

Alasannya TNI-Polri telah bersama-sama memerangi aksi teror.

Dedi mencontohkan terkait aksi pengejaran Satgas Tinombala terhadap kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso, Sulawesi Tengah; penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan; dan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Lebih lanjut, jenderal bintang satu itu menuturkan Densus 88 dan Koopssus bukan bersifat saling membackup satu sama lain.

Namun secara bersama menangani potensi ancaman terorisme dari dalam dan luar negeri.

"Kerja sama sudah berjalan. Kita koordinasi, bukan hanya back up. Setiap ada potensi ancaman terorisme baik di dalam negeri maupun di negara lain, baik penyanderaan WNI di luar. Kalau di Indonesia seperti penangkapan anggota Ali Kalora dan Papua," katanya.