TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah pakar dan pengamat meminta Presiden Jokowi tidak menempatkan orang partai di pos kementerian ekonomi.

Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa permintaan tersebut masuk akal, tapi tidak tepat.

"Itu juga masuk akal walaupun juga tidak sepenuhnya tepat," kata Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (1/8/2019).

Pasalnya menurut Karding yang sebenarnya yang dibutuhkan dari sosok seorang menteri itu adalah integritas dan kenegarawanan saja.

Baca: Mantan Pebulutangkis Taufik Hidayat Ditelisik KPK Saat Menjabat Staf Khusus di Kemenpora

Bila memiliki integritas, maka seorang menteri tidak akan mendahulukan kepentingan kelompok atau partainya seperti yang dikhawatirkan sejumlah pihak.

"Jadi itu kan yang dicurigai kalau menteri-menteri ekonomi bisa abuse of power-nya, keuntungannya dibawa ke partai," katanya.

Menurut Karding, banyak orang-orang yang berlatar belakang partai juga profesional. Sehingga tidak boleh lagi ada dikotomi antara menteri partai dengan menteri profesional.

'Tapi kalau integritasnya bagus dan banyak orang tokoh-tokoh partai yang selama ini berlaku profesional. Cuma kalau mau untuk hati-hati terserah, kembalikan ke pak Jokowi," pungkasnya.