TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo merespon permintaan Presiden Jokowi untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi di Indonesia.

Ditemui di kantornya mengatakan pihaknya telah menurunkan 30 helikopter ke lapangan turun memadamkan api dengan metode water booming.

Meski demikian, dirinya menyebut, kebakaran hutan masih juga belum bisa teratasi, lantaran cakupan lahan gambut yang terbakar cukup luas.

"Hari ini kita lihat sendiri, walaupun sudah lebih dari 30 unit helikopter yang dikerahkan ke lapangan, kebakaran tidak bisa dipadamkan. Jadi ketika water booming helikopter dikerahkan hanya bisa memadamkan bagian atas lapisan atas saja, bagian bawahnya tidak bisa disentuh oleh air," ujar dia di kantor BNPB, Jakarta Timur, pada Kamis (1/8/2019).

Baca: BNPB: Selama Juli 2019 Tercatat Ada 2.277 Bencana, 388 Orang Meninggal Dunia

Doni mengakui, konsep BNPB yang mengerahkan 5 ribu personel gabungan untuk membantu pemadaman belum berjalan maksimal.

Diketahui, ada 5.929 personel yang terdiri dari TNI, Polri, SKPD, dan gabungan masyarakat diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pemadaman dan pendinginan di 6 provinsi dengan status darurat karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

"Konsep BNPB bagaimana mengerahkan unsur TNI, polri dan gabungan berada di desa-desa. Tetapi terus terang saja waktunya ini telat. Jadi waktunya telat, jadi harusnya dua bulan sebelum masuk musim kemarau, mereka sudah di lapangan, tetapi karena banyak beberapa persoalan belum bisa, seperti yang diharapkan," terangnya.

Sebelumnya, mantan wali kota Solo itu memerintahkan BNPB, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Tito Karnavian untuk segera menyelesaikan kebakaran hutan.

Perintah itu ia berikan melalui sambungan telepon.