Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Penjualan Data Pribadi, Pemerintah Bakal Turun Tangan

Pemerintah, kata Moeldoko, bakal merencanakan susunan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi untuk mengatasi hal tersebut.

Kasus Penjualan Data Pribadi, Pemerintah Bakal Turun Tangan
Tribunnews.com/ Theresia Felisiani
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan Pemerintah tidak akan tinggal diam terkait praktik penjualan data pribadi di media sosial yang belakangan ramai diperbincangkan.

Pemerintah, kata Moeldoko, bakal merencanakan susunan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi untuk mengatasi hal tersebut.

"Saya pikir dengan kemajuan teknologi yang seperti ini begitu terbukanya semuanya ini enggak boleh didiamkan," ujar Moeldoko, Kamis (1/8/2019) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Moeldoko merasa kerahasiaan data pribadi merupakan hak publik yang harus dilindungi sehingga perlu ada regulasi terkait hal tersebut.

Baca: Terbiasa Makan dengan Lauk Seadanya, Jodi Kebingungan Saat Makan Ayam Goreng Pertama Kalinya

"Inisiatifnya dari mana? Dari pemerintah. Saya pikir Kominfo akan tindak lanjuti," imbuhnya.

‎Terpisah Direktorat Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri berjanji akan mengusut kasus jual beli nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) di media sosial (medsos).

"Yang jelas akun itu harus betul-betul teridentifikasi. Siapa pemilik akun yang sebenarnya, yang memang melakukan ilegal akses seperti itu. Itu akun resmi atau fake account," papar Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri.

Untuk diketahui ‎Informasi jual beli NIK dan KK disebarkan akun media sosial Twitter @hendralm. Unggahan disertai narasi dan foto tersebut ramai dibicarakan dan di-retweet puluhan ribu kali. ‎

Baca: Status CPNS Dicabut, Dokter Romi Mengadu ke Moeldoko

Dalam unggahannya tersebut, terdapat bukti-bukti percakapan jual beli NIK dan KK di grup Facebook Dream Market Official.

Samuel menyebut NIK dan KK itu digunakan untuk mendaftar nomor maupun paylater berbagai aplikasi. Dia meminta Polri untuk mengusut kasus itu.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas