Listrik Padam Massal, Gerindra Dorong Masyarakat Ajukan 'Class Action'
Presiden menurutnya harus meminta penjelasan jajaran PLN mengenai pemadaman tersebut.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Andre Rosiade meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi jajaran PLN karena pemadaman listrik di wilayah DKI Jakarta dan sebagian pulau Jawa pada Minggu, (4/8/2019).
Pasalnya, pemadaman listrik tersebut berlangsung sangat lama.
"Padamnya 8 sampai 12 jam, sepertinya PLN tidak punya jalan keluar. Kalau ada gangguan, seharusnya harus sudah siap, ini kan perusahaan lama, perusahaan satu-satunya yang memasok listrik di Indonesia," kata Andre, Senin (5/8/20219).
Presiden menurutnya harus meminta penjelasan jajaran PLN mengenai pemadaman tersebut. Kalau jawabannya mengecewakan, presiden harus mencopot jajaran direksi PLN, karena tidak mampu mengelola listrik di Indonesia.
Baca: Komisi VII Sebut Rini Soemarno Biang Kerok Pemadaman Listrik PLN
"Evaluasi jajaran direksinya, kok bisa sih, setelah itu evaluasi jajaran kementerian di atasnya. Di luar negeri, listrik mati menteri mengundurkan diri," katanya.
Ia juga mendorong masyarakat untuk melakukan class action kepada kementerian ESDM atau BUMN terkait pemadaman listrik.
Menurutnya, pemadaman listrik yang terjadi menyebabkan kerugian sangat besar dan aktivitas masyarakat terganggu.
"Saya dorong masyarakat Class action, jadi tidak terulang yang gini gini," pungkasnya.