TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Ignasius Jonan buntut padamnya listrik di sebagian pulau Jawa dan Bali, Minggu (5/8/2019).

Dua menteri inilah menurut politikus Gerindra ini yang paling bertanggungjawab secara moral dari padamnya listrik dari siang hingga malam hari kemarin.

Jadi dia menilai bukan hanya PLN yang harus bertanggung jawab.

Apalagi hingga hari ini tidak serius untuk menyelesaikan persoalan padamnya listrik di sebagaian pulau Jawa dan Bali itu.

Buktinya, ternyata janji Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak akan ada pemadaman lagi pada hari ini, Senin (5/8/2019).

"Ini tanggang jawab Menteri BUMN dan Menteri ESDM. Menterinya saja sekalian diganti," tegas Gus Irawan Pasaribu kepada Tribunnews.com, Senin (5/8/2019).

Baca: Ketua DPR Pahami Jokowi Marah ke Direksi PLN

"Lagian kan Presiden Jokowi akan lanjut, beliau bisa ganti menteri yang tidak Perform agar program bagi mencapai visi, misi yang dijanjikan dalam masa kampanye segera dijalankan tanpa harus menunggu periode berjalan berakhir," ujar Gus Irawan Pasaribu.

Persoalan ini sangat amat serius, menurut politikus Gerindra ini.

Presiden Jokowi pun menaruh perhatian luar biasa hingga mendatangi kantor pusat PLN dan ingin mendengarkan penjelasan dari direksi perusahaan plat merah penyedia strum di Indonesia ini.

Gus Irawan Pasaribu khawatir, tidak adanya Direktur definitif di PLN menjadi persoalan di balik kejadian ini semua. Sehingga tidak ada yang berani mengambil inisiatif.

Sebagaimana diketahui, Direktur Utama PLN Sofyan Basir sudah menjadi pesakitan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

Baca: Bea Cukai Denpasar Amankan Puluhan Ribu Rokok Ilegal Hasil Operasi Gempur

Kini yang mengampu adalah seorang Plt Direktur Utama PT PLN Persero, Sripeni Inten Cahyani.

"Masalahnya Dirutnya gak ada, dan kekosongan ini seolah dibiarkan bahkan Pltnya pun sebentar-sebentar diganti," tegasnya.

Karena itu menurut dia, kejadian ini harus menjadi pembelajaran bagi Pemerintah dan PLN, agar kejadian ini tidak berulang.