Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Listrik Padam Massal, Presiden Jokowi Diminta Copot Menteri BUMN dan Menteri ESDM

Sebagaimana diketahui, Direktur Utama PLN Sofyan Basir sudah menjadi pesakitan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Listrik Padam Massal, Presiden Jokowi Diminta Copot Menteri BUMN dan Menteri ESDM
Tribunnews.com/Theresia Felisiani
Presiden Jokowi sambangi Kantor Pusat PLN, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019) pagi 

"Harus dibuat contingency Plan system control agar bila ada masalah disatu titik lokasi dampaknya bisa dilolalisir sehingga tidak berdampak luas," jelasnya.

Ketua DPR Paham Jokowi Marah Kepada Direksi PLN

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memahami kemarahan Presiden Jokowi kepada jajaran direksi PLN akibat pemadaman listrik di wilayah Jakarta, serta sebagaian wilayah Jawa Barat dan Banten, sejak, Minggu, (4/8/2019).

Baca: Kisah Haru Pasangan Lansia yang Cintanya Dipisahkan Maut, Saling Ucap Salam Perpisahan di ICU

Menurutnya pemadaman listrik di ibu kota dan sekitarnya telah mencoreng nama Indonesia di dunia internasional.

"Saya juga memahami jika Presiden marah, karena ini Ibukota barometer negara ini. Kalau dikaitkan dengan citra pastinya akan sangat tercoreng di mata internasional. Nah, kedepan bagaimana cara mengantisipasi agar persoalan ini tidak terjadi kembali," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (5/8/2019).

Ia mengatakan bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno harus melakukan revitaslisasi di tubuh PLN. Jajaran direksi PLN harus diganti dengan orang yang memiliki kompetensi.

"Kalau memang ada hal urgent untuk misalkan pergantian direksi ganti sama yang mampu dan mempuni. Dan saya akan mendorong Komisi VII dan VI untuk memanggil pihak-pihak yang bertanggungjawab atas masalah pemadaman listrik ini," tuturnya.

Berita Rekomendasi

Terkait kompensasi pemadaman listrik menurut Bamsoet terserah kepada pemerintah. Pasalnya pemerintahlah yang paling bertanggungjawab terhadap permasalahan pemadaman listrik tersebut.

Baca: Curhat Raditya Dika Bersama Sang Istri Saat Ungsikan Bayi Ketika Mati Listrik

"Sudah seyogyanya pemerintah harus bertanggungjawab," pungkasnya.

Sebelumnya, selama kurang lebih 20 menit, Presiden Jokowi menyambangi Kantor Pusat PT PLN ( Persero) di Jakarta Selatan, pada Senin (5/8/2018) pagi.

Maksud kedatangannya ingin mendengarkan langsung penjelasan dari PLN terkait pemadaman listrik di Jakarta dan sekitarnya sejak Minggu (4/8/2018) kemarin. Jokowi marah kepada jajaran direksi PLN karena pemadaman listrik tersebut.

"Pagi hari ini saya ingin mendengar langsung, tolong disampaikan yang simpel saja. Kemudian kalau ada hal yang kurang ya blak blakan saja. Sehingga bisa diselesaikan dan tidak terjadi lagi untuk masa-masa yang akan datang," tanya Jokowi.

Merespon itu, Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani yang baru dilantik 2 Agustus lalu langsung memberikan penjelasan pada Jokowi dan rombongan menteri yang turut hadir.

Nampaknya penjelasan dari Sripeni terlalu teknis dan berbelit. Jokowi lantas menegur Sripeni.

"Penjelasannya panjang sekali. Pertanyaan saya bapak ibu semuanya kan orang pinter-pinter apalagi urusan listrik dan sudah bertahun tahun. Apakah tidak dihitung ?Apakah tidak dikalkukasi kalau akan ada kejadian-kejadian. Sehingga kita tahu sebelumnya. Kok tahu-tahu drop," tegas Jokowi.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas