TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Ignasius Jonan buntut padamnya listrik di sebagian pulau Jawa dan Bali, Minggu (5/8/2019).

Dua menteri inilah menurut politikus Gerindra ini yang paling bertanggungjawab secara moral dari padamnya listrik dari siang hingga malam hari kemarin.

Jadi dia menilai bukan hanya PLN yang harus bertanggung jawab.

Apalagi hingga hari ini tidak serius untuk menyelesaikan persoalan padamnya listrik di sebagaian pulau Jawa dan Bali itu.

Buktinya, ternyata janji Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak akan ada pemadaman lagi pada hari ini, Senin (5/8/2019).

"Ini tanggang jawab Menteri BUMN dan Menteri ESDM. Menterinya saja sekalian diganti," tegas Gus Irawan Pasaribu kepada Tribunnews.com, Senin (5/8/2019).

Baca: Ketua DPR Pahami Jokowi Marah ke Direksi PLN

"Lagian kan Presiden Jokowi akan lanjut, beliau bisa ganti menteri yang tidak Perform agar program bagi mencapai visi, misi yang dijanjikan dalam masa kampanye segera dijalankan tanpa harus menunggu periode berjalan berakhir," ujar Gus Irawan Pasaribu.

Persoalan ini sangat amat serius, menurut politikus Gerindra ini.

Presiden Jokowi pun menaruh perhatian luar biasa hingga mendatangi kantor pusat PLN dan ingin mendengarkan penjelasan dari direksi perusahaan plat merah penyedia strum di Indonesia ini.

Gus Irawan Pasaribu khawatir, tidak adanya Direktur definitif di PLN menjadi persoalan di balik kejadian ini semua. Sehingga tidak ada yang berani mengambil inisiatif.

Sebagaimana diketahui, Direktur Utama PLN Sofyan Basir sudah menjadi pesakitan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

Baca: Bea Cukai Denpasar Amankan Puluhan Ribu Rokok Ilegal Hasil Operasi Gempur

Kini yang mengampu adalah seorang Plt Direktur Utama PT PLN Persero, Sripeni Inten Cahyani.

"Masalahnya Dirutnya gak ada, dan kekosongan ini seolah dibiarkan bahkan Pltnya pun sebentar-sebentar diganti," tegasnya.

Karena itu menurut dia, kejadian ini harus menjadi pembelajaran bagi Pemerintah dan PLN, agar kejadian ini tidak berulang.

"Harus dibuat contingency Plan system control agar bila ada masalah disatu titik lokasi dampaknya bisa dilolalisir sehingga tidak berdampak luas," jelasnya.

Ketua DPR Paham Jokowi Marah Kepada Direksi PLN

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memahami kemarahan Presiden Jokowi kepada jajaran direksi PLN akibat pemadaman listrik di wilayah Jakarta, serta sebagaian wilayah Jawa Barat dan Banten, sejak, Minggu, (4/8/2019).

Baca: Kisah Haru Pasangan Lansia yang Cintanya Dipisahkan Maut, Saling Ucap Salam Perpisahan di ICU

Menurutnya pemadaman listrik di ibu kota dan sekitarnya telah mencoreng nama Indonesia di dunia internasional.

"Saya juga memahami jika Presiden marah, karena ini Ibukota barometer negara ini. Kalau dikaitkan dengan citra pastinya akan sangat tercoreng di mata internasional. Nah, kedepan bagaimana cara mengantisipasi agar persoalan ini tidak terjadi kembali," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (5/8/2019).

Ia mengatakan bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno harus melakukan revitaslisasi di tubuh PLN. Jajaran direksi PLN harus diganti dengan orang yang memiliki kompetensi.

"Kalau memang ada hal urgent untuk misalkan pergantian direksi ganti sama yang mampu dan mempuni. Dan saya akan mendorong Komisi VII dan VI untuk memanggil pihak-pihak yang bertanggungjawab atas masalah pemadaman listrik ini," tuturnya.

Terkait kompensasi pemadaman listrik menurut Bamsoet terserah kepada pemerintah. Pasalnya pemerintahlah yang paling bertanggungjawab terhadap permasalahan pemadaman listrik tersebut.

Baca: Curhat Raditya Dika Bersama Sang Istri Saat Ungsikan Bayi Ketika Mati Listrik

"Sudah seyogyanya pemerintah harus bertanggungjawab," pungkasnya.

Sebelumnya, selama kurang lebih 20 menit, Presiden Jokowi menyambangi Kantor Pusat PT PLN ( Persero) di Jakarta Selatan, pada Senin (5/8/2018) pagi.

Maksud kedatangannya ingin mendengarkan langsung penjelasan dari PLN terkait pemadaman listrik di Jakarta dan sekitarnya sejak Minggu (4/8/2018) kemarin. Jokowi marah kepada jajaran direksi PLN karena pemadaman listrik tersebut.

"Pagi hari ini saya ingin mendengar langsung, tolong disampaikan yang simpel saja. Kemudian kalau ada hal yang kurang ya blak blakan saja. Sehingga bisa diselesaikan dan tidak terjadi lagi untuk masa-masa yang akan datang," tanya Jokowi.

Merespon itu, Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani yang baru dilantik 2 Agustus lalu langsung memberikan penjelasan pada Jokowi dan rombongan menteri yang turut hadir.

Nampaknya penjelasan dari Sripeni terlalu teknis dan berbelit. Jokowi lantas menegur Sripeni.

"Penjelasannya panjang sekali. Pertanyaan saya bapak ibu semuanya kan orang pinter-pinter apalagi urusan listrik dan sudah bertahun tahun. Apakah tidak dihitung ?Apakah tidak dikalkukasi kalau akan ada kejadian-kejadian. Sehingga kita tahu sebelumnya. Kok tahu-tahu drop," tegas Jokowi.