TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan hubungan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) sangat baik.

Terkait sikap politik Gerindra apakah akan berkoalisi atau oposisi, menurut Dahnil, sangat bergantung kepada Megawati dan Jokowi.

"Terkait posisi dimana tentu beliau (Prabowo) tahu persis etika Politiknya, jadi sangat tergantung Bu Megawati dan Pak Jokowi membutuhkan Pak Prabowo dan Gerindra sebagai Mitra Kritis (Oposisi) atau di dalam Pemerintahan, bagi Pak Prabowo keduanya sama," katanya saat dihubungi, Jumat (9/8/2019).

Dalam komunikasi dengan Megawati dan Jokowi, menurut Dahnil, Prabowo lebih banyak berbicara masalah kualitatif.

Prabowo menekankan pada komitmen untuk menerapkan pembangunan ekonomi yang berpijak pada UUD 45 pasal 33.

Baca: Magelang Geger, Rombongan Pemotor Dihadang Debt Collector, Berakhir Tawuran

Baca: Menkeu Sri Mulyani Keluhkan Kualitas Pendidikan di Dalam Negeri yang Belum Memuaskan

"Kata kunci yang selalu digunakan Pak Prabowo adalah beliau ingin berkontribusi untuk kepentingan Bangsa dan negara dan menempatkan kiblat pembangunan ekonomi kita kembali kepada pasal 33 UUD 45," katanya.

Gerindra menurut Juru Bicara Prabowo tersebut, sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk menentukan apakah akan berada di dalam pemerintahan atau menjadi partai oposisi.

Saat ini keputusan sikap tersebut sedang dikaji dan dijajaki.

"Gerindra secara resmi sudah menyerahkan sepenuhnya keputusan akan berkoalisi artinya masuk pemerintahan atau menjadi mitra kritis diluar pemerintahan kepada Pak Prabowo," pungkasnya.

Disambut meriah

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo disambut meriah oleh ratusan kader PDIP Perjuangan saat hadir di Kongres V PDIP.

Pantauan Tribunnews, kehadiran Prabowo disambut meriah dan tepuk tangan para kader PDI Perjuangan.

Prabowo memasuki ruang kongres bersama sederet parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) antara lain Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang dan lainnya.

Menteri kabinet kerja, dan sejumlah tokoh nasional lainnya.

Kongres V PDIP akan dibuka pukul 13.00 WITA. Nantinya agenda utama dari Kongres V adalah pemilihan ketua umum baru, perumusan struktur DPP PDIP, dan penentuan arah politik serta kebijakan partai.

Bukti Prabowo Berhubungan Baik dengan Megawati

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan kehadiran Prabowo tersebut merupakan bukti bahwa hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sangat baik.

"Dengan ibu Mega (Megawati) saya tahu baik sekali, saya juga mempunyai komunikasi yang cukup baik. Jadi saya kira biasa saja silaturahmi politik, diundang dalam sebuah perhelatan internal partai, itu hal biasa kalau ada gelaran besar," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (8/8/2019).

Fadli mengatakan kehadiran Prabowo dalam kongres PDIP hanya silaturahmi biasa. Namun demikian Fadli tidak menampik ada komunikasi yang intensif antara PDIP dengan Gerindra pasca Pilpres 2019, termasuk ajakan untuk berkoalisi.

Ajakan tersebut tidak lain adalah untuk kepentingan bangsa, karena menurutnya, banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah ke depannya termasuk di bidang ekonomi.

"Terutama persoalan ekonomi. Saya kira target yang dicanangkan pemerintah sendiri sangat berat untuk tercapai sesuai target. Jadi butuh banyak kelompok, ya karena untuk kepentingan nasional," katanya.

Menurut Fadli, komunikasi antara Gerindra dan PDIP masih terus dijajaki.

Belum diputuskan apakah Gerindra akan bersama di koalisi pemerintah atau tetap menjadi oposisi.

"Saya kira sikap kami mengedepankan kepentingan nasional. Itu sikap kami. Bahwa nanti ada di dalan pemerintahan atau di luar pemerintahan, itu sudah ada mekanismenya, tergantung apakah kita berbuat di dalam atau lebih efektif di luar. Itu belum kami putuskan finalnya," katanya.

Bila kemudian nantinya Gerindra akan berada di pemerintahan, Fadli berharap fungsi kontrol di parlemen tetap berjalan.

Menurut wakil Ketua DPR tersebut, parlemen harus tetap menjadi lembaga yang kritis agar kebijakan pemerintah tidak kebablasan.

Baca: Basaria Panjaitan Tak Lolos Seleksi Capim, Abraham Samad Sebut Sepak Terjang KPK Memprihatinkan

Baca: Orang Tua Miskin Tak Punya Makanan, Siswi SMP Sakit Perut Karena Tak Sarapan

"Harusnya tetap ada check and balance. Karena bahaya kalau tidak ada pengawasan, akan cenderung jadi pemerintah yang merasa benar sendiri kemudian mereka merasa jalan yang dilakukan tidak perlu pertimbangan dan akhirnya bisa menjerumuskan. Yang dirugikan nanti adalah rakyat. Jadi DPR ya apapun yang terjadi harus tetap jadi lembaga yang kritis konstruktif. Karena itu adalah tugas konstitusional," pungkasnya.