Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Inilah Lima Terobosan Genjot Ekspor Pertanian

Kementerian Pertanian kini terus mendorong akselerasi ekspor produk pertanian sehingga eskportir akan mudah mengekspor

Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Inilah Lima Terobosan Genjot Ekspor Pertanian
istimewa
Narasumber saat Bincang Asik Pertanian bersama FORWATAN di Depok, Jumat (9/8) 

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian telah menyiapkan lima terobosan strategi untuk menggenjot ekspor produk pertanian.

Dengan terobosan tersebut diharapkan volume dan nilai ekspor bisa meningkat, paling tidak tahun ini volume mencapai 45 juta ton.

Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil mengatakan, sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan ekspor, Kementerian Pertanian kini terus mendorong akselerasi ekspor produk pertanian. Karena itu, pemerintah memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku usaha yang akan mengekspor.

Untuk itu Menteri Pertanian telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 19 tahun 2019 tentang Pengembagan Ekspor Pertanian.

“Ekspor kita beri karpet merah, kalau perlu dimerahkan  lagi. Maksudnya dipermudah terus. Harus kita dorong, kita datangi dan jemput bola,” ujarnya saat Bincang Asik Pertanian bersama FORWATAN di Depok, Jumat (9/8)

Ada lima terobosan yang disiapkan untuk menggenjot ekspor.

Pertama, memberikan kemudahan bagi eksportir dalam perijinan melalui OSS.

Berita Rekomendasi

OSS merupakan program perijinan terpadu, sehingga prosesnya bisa lebih cepat.

“Jadi jika sebelumnya ijin baru keluar tiga tahun, tiga bulan, sekarang hanya 3 jam. Bahkan kalau berkas, mungkin tidak sampai tiga jam,” katanya.

Terobosan kedua, menurut Ali Jamil yakni mendorong generasi milenial untuk menjadi eksportir melalui program Agro Gemilang.

“Kita inginkan generasi milenbial ikut andil dalam eksportir,” ujarnya.

Dalam program itu, pemerintah memberikan bimbingan teknis terkait SPS (Sanitary Phyto Sanitary), persiapan di lapangan dan bimbingan dalam giid handling practices (GHP).

“Kita konektivitas dengan daerah dan petani. Untuk GAP (Good Agricultuer Practices) ada di dinas dan GHP tugasnya pemerintah pusat,” tambahnya.

Ketiga ungkap Ali Jamil, pemerintah membuat kebijakan Inline inspection.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas