Kongres V PDIP, Jokowi Ungkap Fokus Pemerintah dalam 5 Tahun ke Depan
Jokowi menyebut pada pemerintahan lima tahun ke depan adalah fokus pengembangan sumber daya manusia
Penulis: Sinatrya Tyas Puspita
Editor: Sri Juliati
"Dan kualitas SDM itu harus dibangun, sejak di dalam kandungan. Oleh sebab itu, tidak boleh ada lagi yang namanya stunting pada anak.
Kesehatan ibu dan anak menjadi kunci, terutama pada usia emas tujuh sampai delapan tahun," tulis Jokowi.
Jokowi juga mengimbau, kualitas pendidikan harus ditingkatkan, dimulai dari pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi.
Tak hanya membuat generasi muda pintar dan mampu berkarya, Presiden RI berharap generasi muda ke depan mampu menjadi generasi Pancasilais dan memiliki sikap toleran, kokoh, dan gotong royong.
Seperti diketahui, selama masa pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla pada 2014-2019 pemerintah gencar melaksanakan pembangunan infrastruktur.
Pembangunan infrastruktur dianggap mampu meningkatkan konektivitas dan merangsang daya saing antardaerah di seluruh Indonesia.
Lima tahun masa kepemimpinan Jokowi-JK akan berkahir, kini Jokowi bersama KH Ma'ruf Amin akan kembali berlaga untuk pemerintahan lima tahun ke depan.
Baca: Ada yang Pernah Dikunjungi Jokowi, Ini 10 Warung Makan Legendaris di Bali
Baca: Jokowi dan Mahathir Mohamad akan Bahas Isu Perlindungan WNI
Baca: 10 Calon Menteri PDI Perjuangan di Kabinet Jokowi Kiai Maruf Amin
Jokowi larang menteri buat kebijakan hingga 20 Oktober 2019
Presiden Joko Widodo melarang menterinya membuat kebijakan strategis sampai pemerintahan berakhir pada Oktober.
Melansir Kompas.com, Jokowi juga melarang para pembantunya untuk melakukan perombakan pejabat di kementerian atau lembaga yang dipimpinnya.
Larangan itu disampaikan Jokowi saat sidang kabinet paripurna yang dihadiri seluruh menteri dan kepala lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/8/2019).
"Iya memang, sampai Oktober 2019 ada arahan seperti itu waktu sidang kabinet," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
"Para menteri diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu. Dua hal itu," kata dia.
Menurut Moeldoko, larangan ini dikeluarkan Presiden karena sebentar lagi masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla akan berakhir.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.