Singgung Aset PLN Rp 1.500 Triliun, Tri Mumpuni 'Wanita Listrik': Bisnis PLN Ini Enggak Benar
Praktisi Energi serta Terbarukan yang berjuluk 'Wanita Listrik', Tri Mumpuni sebut bisnis PLN tak benar, harusnya dipisah antara cari untung dan tidak
Editor: Rekarinta Vintoko
TRIBUNNEWS.COM - Praktisi Energi serta Terbarukan yang berjuluk 'Wanita Listrik', Tri Mumpuni, menyinggung soal aset Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mencapai Rp 1.500 triliun.
Dengan aset PLN dengan nilai fantastis itu, Tri Mumpuni menganggap bisnis PLN tidak benar lantaran tercampur antara mencari untung dan memberi subsidi kepada rakyat.
Hal tersebut disampaikan Tri Mumpuni dalam tayangan Mata Najwa unggahan kanal YouTube Najwa Shihab, Kamis (8/8/2019).
Mengomentari peristiwa pemadaman listrik massal yang terjadi di sebagian wilayah Pulau Jawa pada Minggu (4/8/2019), Tri Mumpuni menyorot posisi PLN sebagai perusahaan yang terlalu besar.
"Mbak Tri Mumpuni, Anda bergelut di bidang kelistrikan sudah sangat lama begitu, dari luar melihat, apa yang terjadi kemarin menurut Anda?" tanya Najwa Shihab.
"Kalau saya melihat, PLN ini terlalu besar, secara jujur terlalu besar karena sudah 29 tahun gitu saya mengamati dan melihat, sesuatu yang sangat besar itu akan banyak menarik orang, menarik dalam tanda petik ya," jawab Tri Mumpuni.
Bagi Tri Mumpuni, dengan aset PLN Rp 1.500 triliun serta pendapatan yang pernah tercatat Rp 4 triliun per tahun membuat PLN perusahaan yang terlalu 'mengundang' untuk berbagai pihak.
"Anda bisa bayangkan sebuah entity dengan tadi aset Rp 1.500 triliun dan dulu, saya dulu sempat tahu bahwa satu tahun itu dia ada income sekitar Rp 4 triliun lah."
"Jadi ini kalau cahaya itu banyak lalat yang ingin datang mendekati. Nah ini merepotkan PLN juga, kalau saya boleh ngomong begitu," ujar Tri Mumpuni.
Tri Mumpuni juga menyorot soal posisi PLN sebagai perusahaan yang ambigu, di mana harus mencari untung sekaligus mengaliri listrik subsidi pada daerah terpencil.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.