BUPATI Kudus (Jawa Tengah) Mahammad Tamzil, terjaring kembali kali kedua kasus korupsi.

Juli lalu, ia kena Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah terjerat korupsi.

Selama 2018, penyidik KPK menangkap 29 kepala daerah atas dugaan korupsi.

Beda dengan Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas, hingga hampir berakhir dua periode masa tugas, aman-aman saja.

Anas, panggilan akrab Azwar Anas, mengaku memiliki trik khusus agar tidak terjerumus dalam tindakan korupsi dan terjerat penegak hukum.

Tribun Network berkesempatan khusus mewawancarai Azwar Anas di sela kehadirannya di arena Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali, Jumat (9/8/2019).

Berikut wawancara Wartawan Tribun Network, Fransiskus Adhiyuda dengan Azwar Anas, politisi PDI Perjuangan, di arena Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali, Jumat (9/8/2019):

Tribun: Saat ini sejumlah pejabat termasuk kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK.

Sebagai kepala daerah hampir purnatugas dua periode, apa langkah atau cara Anda selaku Bupati Banyuwangi menangkal godaan korupsi? Caranya seperti apa?

Azwar Anas: Jadi gini. Sekarang ini di sektor investasi sudah menjadi perhatian. Pak Presiden minta jangan dipersulit karena kalau investasi dipersulit pasti ada pungutan.

Dan itu akan menjadi kendala dalam investasi, maka kita sudah diberi arahan soal investasi, bahwa semua investor bisa ke pusat melalui mall pelayan publik, misalnya.

Saya yakin, mall pelayanan publik mampu menangkal segala praktik korupsi. Sebab, di Mall Pelayanan Publik semua urusan dibuat terbuka dan setransparan mungkin.

Sudah jelas aturan dan normanya. Kalau investornya jelas, izin belakangan, kira-kira gitu sehingga dengan begitu menjadi pengumuman kami ke publik, bahwa setiap investasi di Banyuwangi tidak ada pungutan.

Mempermudah investasi dan itu akan menjadi cerita bagi orang yang ingin invetasi di daerah.

Dengan cara-cara itu bisa menghindari tadi (pungutan dan korupsi, Red). Salah satunya kira-kira itu, di sektor investasi. Dan Alhamdulillah investasi mulai tumbuh dan berkembang di daerah.

Tribun: Mungkin ada pesan khusus yang diingat untuk menolak segala bentuk korupsi dan gratifikasi. Semisal, ada pesan khusus dari Megawati sebagai Ketua Umum PDIP atau siapa?

Azwar Anas: Ya. Sebagai kader PDI Perjuangan, saya memegang betul pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk terus mengingatkan keterbukaan terhadap publik terutama pelayanan.

Bu Mega berkali-kali mengingatkan bahwa teman-teman di daerah agar tetap sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Dapat menjalankan aturan sesuai ketentuan dan kita berikhtiar untuk menerjemahkan itu dengan sesuai dengan ketentuan.

Saya juga memegang pesan Megawati yang memintanya terus bekerja untuk rakyat. Pesan itu yang selalu saya pegang untuk membuang jauh upaya-upaya melakukan tindakan korupsi.

Tribun: Periode terakhir jadi bupati Banyuwangi. Kan pemilu tanggal 9 Desember 2015, dan masa jabatan berakhir 2021. Selanjutnya Anda sudah tau mau ke mana?

Azwar Anas: Enggak sih, mengalir saja. Saya bekerja sesuai dengan tugas-tugas. Saya masih 16 bulan lagi.

Saya ingin mengerjakan target-target di daerah yang belum tercapai termasuk soal lapangan pekerjaan.

Ini kan masih survei, kami masih menjadi harapan yang tinggi dari rakyat.

Sementara sekarang menyiapkan lapangan pekerjaan bukan perkara mudah, bukan?

Ini investasi. Karena kalau investasi besar, padat mesin, teryata tidak padat lapangan pekerjaan. Makanya sektor kreatif menjadi pilihan bagi daerah untuk terus dibangun.

Tribun: Periode terakhir, kalau ditawari jadi menteri oleh Pak Jokowi atau Bu Mega, apa sikap Anda?

Azwar Anas: Waduh saya enggak tahu. No comment. Wong kita belum pernah ditawari. Haha...

Tribun: Tapi siap tidak, kalau diminta jadi Menteri?

Azwar Anas: Saya enggak bisa comment. Tapi saya sangat mengapresiasi kerja beliau yang tadi itu, no comment lah. Kita itu enggak... Nanti dianggap GR kan repot. Haha...