Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak kepolisian menyiagakan ratusan personel untuk mengawal aksi demo terkait kenaikan pajak 12 persen yang digelar di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan akan ada 611 personel yang akan dikerahkan.

Baca juga: Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas: Kenaikan PPN 12 Persen Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

"Dalam rangka pengamanan aksi mahasiswa untuk menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di kawasan Patung Kuda dan sekitar, kami melibatkan 611 personel gabungan," kata Susatyo kepada wartawan, Jumat (27/12/2024). 

Susatyo mengatakan ratusan personel yang dilibatkan yakni dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.

Nantinya, personel ini akan disebar di sejumlah titik mulai dari bundaran Patung Kuda Monas hingga depan Istana Negara.

"Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan lain yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain," ungkapnya.

Di sisi lain, Susatyo mengatakan pihaknya juga sudah mempersiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi demo. Namun sifatnya masih situasional.

Baca juga: Masyarakat Skeptis dengan Paket Stimulus Pemerintah, Ekonom Sebut Dapat Imbangi Kenaikan PPN

Untuk informasi, rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen, menuai reaksi dari mahasiswa.

Hari ini, Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan PPN 12 persen di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/12/2024). 

Adapun aksi unjuk rasa hari ini dijadwalkan digelar mulai pukul 15.00 WIB. 

"Tolak PPN 12 persen, suara kami suara rakyat," demikian keterangan ajakan aksi yang diunggah melalui Instagram @bem_si.

Aksi penolakan ini dilakukan karena mahasiswa menilai kenaikan PPN menjadi 12 persen bukan solusi, tapi ancaman bagi rakyat kecil. 

Mahasiswa beranggapan, kebutuhan hidup saat ini semakin mahal dan merugikan semua elemen masyarakat.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah resmi menerapkan tarif PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Hal ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa tarif PPN 12 persen akan diterapkan pada barang dan jasa yang dikategorikan mewah atau premium.