BUPATI Kudus (Jawa Tengah) Mahammad Tamzil, terjaring kembali kali kedua kasus korupsi.

Juli lalu, ia kena Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah terjerat korupsi.

Selama 2018, penyidik KPK menangkap 29 kepala daerah atas dugaan korupsi.

Beda dengan Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas, hingga hampir berakhir dua periode masa tugas, aman-aman saja.

Anas, panggilan akrab Azwar Anas, mengaku memiliki trik khusus agar tidak terjerumus dalam tindakan korupsi dan terjerat penegak hukum.

Tribun Network berkesempatan khusus mewawancarai Azwar Anas di sela kehadirannya di arena Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali, Jumat (9/8/2019).

Berikut wawancara Wartawan Tribun Network, Fransiskus Adhiyuda dengan Azwar Anas, politisi PDI Perjuangan, di arena Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali, Jumat (9/8/2019):

Tribun: Saat ini sejumlah pejabat termasuk kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK.

Sebagai kepala daerah hampir purnatugas dua periode, apa langkah atau cara Anda selaku Bupati Banyuwangi menangkal godaan korupsi? Caranya seperti apa?

Azwar Anas: Jadi gini. Sekarang ini di sektor investasi sudah menjadi perhatian. Pak Presiden minta jangan dipersulit karena kalau investasi dipersulit pasti ada pungutan.

Dan itu akan menjadi kendala dalam investasi, maka kita sudah diberi arahan soal investasi, bahwa semua investor bisa ke pusat melalui mall pelayan publik, misalnya.

Saya yakin, mall pelayanan publik mampu menangkal segala praktik korupsi. Sebab, di Mall Pelayanan Publik semua urusan dibuat terbuka dan setransparan mungkin.

Sudah jelas aturan dan normanya. Kalau investornya jelas, izin belakangan, kira-kira gitu sehingga dengan begitu menjadi pengumuman kami ke publik, bahwa setiap investasi di Banyuwangi tidak ada pungutan.