Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Penuhi Panggilan Kejagung

Mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (14/8)

Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Penuhi Panggilan Kejagung
dok. Pemprov Sumsel
Gubernur Sumsel Alex Noerdin menjadi trending topik di media sosial lewat aksinya menyetir bentor yang ditumpangi Pjs Walikota Palembang Akhmad Najib saat melaunching lomba Kampung Hias Asian Games di kawasan Patra Ogan Komperta Plaju, Jumat (4/5/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (14/8).

Alex dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah bantuan sosial (bansos) Pemprov Sumsel tahun anggaran 2013 silam. 

Pantauan Tribunnews.com, Alex memenuhi panggilan dan hadir tepat waktu sesuai jadwal pemeriksaan yakni pukul 09.00 WIB. 

Pria berkepala plontos itu memasuki Gedung Bundar Kejagung menggunakan kemeja putih dan celana hitam. 

Ia hadir dengan didampingi dua orang lainnya. Sementara kuasa hukum Alex Noerdin telah tiba terlebih dahulu sekira pukul 08.30 WIB. 

Baca: Bareskrim Polri Tangkap Pelaku Pembalakan Liar Lebih dari 2.000 Kubik Kayu di Jambi dan Sumsel

Ini adalah kedua kalinya Alex Noerdin menjalani pemeriksaan, pasca pemeriksaan pertamanya pada 26 September 2016. 

Seperti diketahui, kasus ini berawal dari penemuan Kejagung mengenai adanya penerimaan fiktif dana bantuan tersebut. Para penerima dana bansos diduga membuat akta palsu untuk menerima bantuan dari pemerintah.

Dalam kasus tersebut Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka yaitu Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Laonna Toning dan Mantan Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan, Ikhwanuddin.

Penetapan tersangka dilakukan usai penyidik memeriksa sejumlah saksi, di antaranya anggota DPRD Provinsi Sumsel.

Jampidsus menemukan adanya penyimpangan dalam perubahan anggaran untuk dana hibah dan bansos tersebut.

Pada awalnya APBD menetapkan untuk hibah dan bansos Rp 1,4 triliun, namun berubah menjadi Rp 2,1 triliun. Kemudian, pada perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban terdapat dugaan pemotongan dan ketidaksesuaian anggaran.
 

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Fajar Anjungroso
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas